ICW desak proses seleksi Deputi Penindakan KPK dibuka ke publik

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai ada tujuan terselubung dari para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pelaksanaan proses seleksi jabatan Deputi Penindakan. Pasalnya, proses seleksi itu terkesan tertutup dari publikasi media.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, lembaga antirasuah dipimpin Firli Bahuri telah gagal menerapkan prinsip transparansi dan tata kelola badan publik yang akuntabel, melalui proses seleksi pejabat publik di KPK.

Kecurigaan itu muncul lantaran KPK hanya membocorkan latar belakang profesi para pendaftar jabatan tersebut kepada publik.

Para pendaftar Deputi Penindakan itu yakni, tujuh diantaranya berasal dari kepolisian dan empat dari kejaksaan.

"Metode yang tertutup seperti ini akan semakin menambah kecurigaan akan adanya agenda terselubung untuk menempatkan pejabat tertentu di KPK yang sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu, baik itu karena faktor jejaring individu, jaringan kelompok politik maupun arahan dari pihak tertentu yang tengah berkuasa," kata Kurnia dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Senin (30/3).