ICW : Rekam jejak kepolisian di KPK tidak memuaskan

Indonesia Corruption Watch (ICW) menanggapi beredarnya sejumlah nama-nama perwira tinggi Polri di bursa calon pemimpin KPK.

Polisi anti huru-hara membubarkan diri seusai mengamankan aksi massa yang mengawal sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6). / Antara Foto

Dalam proses seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang sedang berlangsung, beredar sejumlah nama-nama perwira tinggi (Pati) Polri yang turut mendaftarkan diri menjadi capim KPK. 

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan, rekam jejak para penegak hukum tidak terlalu baik di mata publik dalam konteks pemberantasan korupsi. Penegak hukum yang dimaksud yakni kepolisian dan kejaksaan.

"Ini harus direspon dengan serius" kata Kurnia dalam keterangan persnya (23/06).

Berdasarkan Lembaga Survei Indonesia, pada akhir tahun 2018 disebutkan lembaga yang paling berpotensi melakukan pungutan liar dalam pelayanan birokrasi adalah Kepolisian RI (Kapolri). Selanjutnya, Kejaksaan Agung yang berada di urutan bawah dalam hal tingkat kepercayaan publik.

Untuk itu, menurutnya, kedua lembaga tersebut justru harus fokus dalam membenahi dan memperbaiki insternal instansi, bukan malah berebutan mengirim wakil terbaiknya untuk menjadi pimpinan KPK.