Informasi soal Papua, media sosial dinilai bikin kacau

Pemerintah akan membentuk media center agar informasi soal Papua disampaikan lewat satu pintu.

Sejumlah massa melakukan aksi unjuk rasa di Papua. Antara Foto

Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Jouhari, mengatakan informasi mengenai kondisi Papua yang disampaikan melalui media sosial dinilai bikin kacau. Pasalnya, informasi yang menyebar dengan cepat itu belum diketahui pasti kebenarannya. Tak hanya itu, informasi tersebut terkadang mempengaruhi media dalam memberitakan kondisi Papua.

Menurut Ahmad, berita mengenai Papua yang beredar melalui media mainstream sampai sejauh ini tidak ada keluhan. Tetapi, keluhan arus informasi justru bermuara pada media sosial yang dianggap mengacaukan.

“Justru yang merebak (keluhan) itu dari media sosial karena informasi dari media sosial yang kemudian mengacaukan. Misalnya, sudah ada informasi yang benar dari media mainstream, tapi tercounter oleh media sosial,” kata Ahmad Jouhari di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (30/8).

Ahmad mengatakan, pertemuan yang diadakan oleh Kantor Staf Kepresidenan pada Jumat, (30/8) pagi bersama lembaga terkait untuk membahas strategi komunikasi publik mengenai kondisi Papua. Dalam pertemuan itu, tercetus untuk membentuk lembaga otoritatif atau semacam media center untuk menginformasikan kondisi Papua. 

“Lambaga ini semacam media center yang bertugas memberikan informasi yang benar dan dapat terkonfirmasi, sehingga kemudian tidak muncul informasi yang tidak jelas sumbernya,” ujar Ahmad.