Jalin kerja sama dengan Jatim, DKI rogoh Rp3,9 miliar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan dana senilai Rp3,9 miliar untuk perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemprov Jawa Timur (Jatim) di bidang industri perdagangan dan rencana kebutuhan pangan.

"Jakarta memiliki sekitar 17-18 % aktivitas perekonomian di Indonesia untuk dikontribusikan ke seluruh Tanah Air. Di sisi lain, kami di Jakarta adalah kota jasa yang memiliki ketergantungan pada komoditi dari luar daerah, khususnya yang menyangkut kebutuhan dasar amat tinggi. Jika dihitung, bisa lebih dari 98% dari pasokan kebutuhan pangan,” ujar Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dalam keterangan tertulis, Kamis (3/6).

Terkait PKS ini, kata dia, Pemprov Jakarta telah membagi tugas. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bertugas mengelola permintaan (demand) dan BUMD mengelola pasokan (supply) untuk memastikan ukuran, jumlah, serta lokasinya.

"Artinya apa? Kebutuhan dipercayakan kepada mekanisme pasar ketika BUMD beroperasi. Kita menginginkan hal ini agar makin hari pasar yang ada di Jakarta makin bisa terpenuhi dengan baik. Lalu, indikasi paling sederhana dari bertemunya pasokan dengan kebutuhan secara baik adalah ketika ada stabilitas harga, ada inflasi yang terkendali, maka dampaknya se-Indonesia," klaimnya.

Menurutnya, Jatim menjadi salah satu daerah produsen kebutuhan pangan bagi Jakarta. Karenanya, diharapkan dapat menyediakan pasokan dan harga yang sesuai.