Terima 7.000 surat aduan, KPK: Harusnya tiap hari 5 orang dipenjara
KPK bakal kerahkan penyuluh antikorupsi sambangi pemerintah daerah.
Pesan Tito Karnavian ke gubernur: Bikin perda harus berasas Pancasila
Seorang gubernur harus menanamkan ideologi Pancasila di setiap kesempatan.
Sri Mulyani: 70% APBD urusi Pemda dan PNS, rakyat kapan?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak boros anggaran hanya untuk wara-wiri.
Strategi pemerintah pangkas 441.148 eselon di seluruh Indonesia
Terdapat 98.947 orang pejabat eselon III, 327.771 eselon IV, dan 14.430 eselon V yang terdampak kebijakan ini.
Mulai pangkas eselon, Kemenpan RB targetkan rampung bulan ini
Penyederhanaan tingkat eselon ini akan diikuti oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Tito peringatkan pemda yang lelet serap anggaran
Masih ada pemerintah daerah yang serapan anggarannya baru sekitar 60%.
Kejagung: Pemidanaan opsi terakhir
Pemidanaan dinilai kerap tidak efektif dalam upaya pengembalian kerugian negara.
BKPM luncurkan potensi investasi regional
Informasi yang diperlukan investor dalam memutuskan investasi di daerah harus mudah diakses dan komprehensif dalam satu situs.
DPD dan kerja cepat atasi persoalan daerah
Bagaimana agar anggota DPD ini bisa bergerak cepat merespons permasalahan daerah yang kian kompleks.
Pemisahan lahan parkir di Depok dan Perda Syariah
Pemisahan lahan parkir berdasarkan jenis kelamin di RSUD Depok memancing pro-kontra. Yang menolak menilai, soal religius itu ranah pribadi.
Akan ada pembatasan usia angkutan umum di daerah
Revitalisasi ini untuk mendorong manajemen lalu lintas yang lebih baik dan juga mendorong Bus Rapid Transit (BRT)
Apkasi gandeng Bukalapak bawa UKM 416 kabupaten go online
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggandeng unicorn Bukalapak membawa UKM di 416 kabupaten go online.
SDM aparatur pemda pengaruhi investasi di daerah
Investasi infrastruktur pendukung bisnis daerah kurang ditunjang keahlian yang mumpuni untuk mengatasi persoalan teknis.
Kemenkeu: Pemda belum manfaatkan pendanaan obligasi daerah
Sejak 2005 belum ada pemerintah daerah (pemda) yang menerbitkan surat utang atau obligasi untuk pembiayaan pembangunan.
Pemda diminta perbarui data geografis antisipasi bencana alam
Pemerintah daerah diminta lebih tanggap dalam mengantisipasi risiko bencana alam.
KPK: Banyak pajak tidak tersampaikan dengan baik
Untuk itu, pemerintah daerah harus bisa menata manajemen aset, dan potensi pajak.
177 daerah raih predikat Kota Layak Anak
Seluruh kabupaten/kota di Indonesia sudah mengajukan inisiasi untuk dinilai menjadi Kota Layak Anak (KLA).
Daerah mulai merasakan dampak dari mahalnya harga tiket
Jumlah kunjungan wisatawan ke Sumbar pada Januari-Februari 2019 menurun drastis
Khofifah diminta jadikan RPJP sebagai acuan
Khofifah harus menjadikan pembangunan berbasis agro dalam RPJMD ke depan sesuai dengan yang tertera dalam RPJP Jatim.
Pemerintah tegaskan dana kelurahan tidak bermuatan politis
Latar belakangnya dari UU 23 Tahun 2014 mengenai APBD
Daftar 34 institusi paling berintegritas versi KPK
KPK mengeluarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2017 untuk sejumlah institusi atau lembaga di Indonesia. Kota Banda Aceh jawara.
CSR sektor migas seharusnya masuk APBD
Kegiatan tambang yang berada dalam wilayah 4 mil, maka kabupaten/kota bisa memperoleh kesempatan atas dana CSR tersebut
Kemenkeu persiapkan pooling fund
Pooling Fund nantinya bisa diakses pemdae dengan anggaran dari pemerintah pusat yang dikumpulkan dan ditata kelola menyangkut bencana
Dua pusat sains baru dibangun pada 2018
Pembangunan pusa sains sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah untuk perkembangan Iptek
Pemda kian mudah terbitkan surat utang
Penerbitan aturan tentang obligasi daerah dilakukan guna mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur.
