Tantangan optimalisasi pajak daerah
Upaya optimalisasi penerimaan daerah terus digulirkan, dalam rangka memperkuat local tax ratio dan kemandirian fiskal antardaerah.
Pemkab Gowa raih penghargaan penyelesaian kenaikan pangkat ASN
Pemkab Gowa meraih penghargaan dari Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar.
Kemendagri minta pemda tertibkan aset desa
Yusharto mencontohkan pemanfaatan aset desa seperti di Desa Ara, Kabupaten Bulukumba dan Desa Sambirejo, Sleman, Yogyakarta.
Mendagri: Pemekaran tak sekadar pembagian wilayah, perlu kemandirian fiskal
Mendagri meminta setiap daerah untuk mengembangkan kreativitas dan menggali potensi daerahnya masing-masing.
Pengamat nilai perlu ada ketegasan soal masa jabatan Pj kepala daerah
Pembatasan masa jabatan penting mengingat syarat penunjukan Pj kepala daerah adalah aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki jabatan.
Pengamat nilai pentingnya Pj kepala daerah yang berintegritas
Legitimasi Pj kepala daerah terhadap publik ini penting untuk menghindari adanya penolakan di masyarakat pascapenunjukan pemimpin.
Kemendagri berencana hapus denda progresif untuk kepemilikan kendaraan
Pajak kendaraan bermotor masih menjadi andalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya provinsi.
Kemendagri ingatkan pemda percepat terbitkan Perda Pelayanan PBG
Pemda di kabupaten/kota harus segera melaksanakan layanan PBG sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021.
Walkot Makassar akan mutasi pejabat yang tidak bekerja maksimal
Ia mengungkapkan ada banyak laporan terkait kinerja pejabat yang tidak maksimal.
Mendagri instruksikan pemda untuk meningkatkan realisasi belanja
Dana yang digelontorkan itu harus berfokus pada program pengembangan dan ekonomi masyarakat.
Penjabat kepala daerah diminta bekerja bukan titipan pusat
Tudingan tidak transparannya dan intervensi kepentingan politik dalam penetapan Pj kepala daerah menjadi hal yang paling sering muncul.
Bupati Klaten minta OPD tingkatkan inovasi bangun daerah
Bupati Klaten, Sri Mulyani, meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajarannya meningkatkan inovasi dan prestasi.
Mendagri: Otonomi daerah telah memberikan dampak positif
Peningkatan ekonomi di daerah tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Kemendagri ingatkan pemda agar siapkan anggaran gaji PPPK
Kebijakan ini termasuk dalam kriteria mendesak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019.
Utak-atik kekosongan kepala daerah
Pada 2022, ada 101 kepala daerah yang habis masa tugasnya. Sedangkan pada 2023, ada 171 kepala daerah yang juga habis masa tugasnya.
Misi kilat mengisi kekosongan jabatan kepala daerah
Imbas dari pemilu serentak pada 2024, ada ratusan kekosongan pejabat kepala daerah pada 2022 dan 2023.
Peruri teken nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri
Pengikatan komitmen kerja sama ini dalam rangka mendukung pengembangan transaksi digital yang dijalankan oleh pemerintahan secara nasional.
Tingkatkan pelayanan publik, Pemkab Mojokerto gelar sosialisasi Inotek dan IGA
Untuk menjawab semua permasalahan dan kecepatan terkait pelayanan publik, pasti membutuhkan inovasi.
Apkasi pertanyakan nasib 272 kepala daerah yang habis masa tugas
Kekhawatiran lainnya adalah keberlangsungan pembangunan di daerah mengingat pejabat kepala daerah tidak memiliki legitimasi pilihan rakyat.
Kemendagri sebut banyak ASN tak dibekali kompetensi memadai
Kompetensi tersebut nantinya perlu dijadikan pedoman para ASN selama melaksanakan tugasnya.
Pandemi, otda, dan tantangan menggenjot kapasitas pemda
Pemetaan Ditjen Otda Kemendagri menunjukkan pemda paling getol memberikan layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan selama pandemi.
Percepatan vaksinasi untuk lindungi lansia dan kurangi kedaluwarsa
Pemerintah daerah (pemda) harus mencari penyebab cakupan vaksinasi lansia rendah di daerah masing-masing.
272 daerah dipimpin pj, pengamat: Berisiko!
Hal ini terjadi karena masa jabatan kepala daerah dan wakilnya berakhir pada 2022 dan 2023 atau sebelum Pilkada 2024 berlangsung.
272 daerah dipimpin pj, pengamat: Berisiko!
Hal ini terjadi karena masa jabatan kepala daerah dan wakilnya berakhir pada 2022 dan 2023 atau sebelum Pilkada 2024 berlangsung.
Kemendagri minta pemda mampu wujudkan kota bebas sampah
Urusan lingkungan hidup, pengelolaan sampah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah.
