Bupati Gowa paparkan capaian pemerintah saat orasi Hari Jadi Kabupaten ke-702
Hal tersebut perlu disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kinerja pemerintahannya kepada masyarakat Gowa.
Kemendagri perkuat sinergi pembentukan produk hukum daerah
Upaya yang dilakukan dengan menggelar FGD dengan menghadirkan beberapa pemateri berkompeten.
Dukung perlindungan data pemda, BSSN kerja sama dengan 16 pemkab
Semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan berbanding lurus dengan tingkat risiko dan ancaman keamanannya.
Bupati Gowa gandeng NU tingkatkan kesejahteraan masyarakat
Sinergitas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dan NU perlu dijaga dan ditingkatkan, terutama dalam menyukseskan program pemerintah.
Terjadi bencana, pemda diminta berlakukan tanggap darurat
Setidaknya 160 orang dilaporkan meninggal dunia, 28 orang hilang, 790 luka-luka akibat berbagai bencana pada 1 Januari-9 Oktober 2022.
Akmal Malik: Produk hukum harus menjawab kebutuhan lokal
Rakornas ini menjadi momentum menata kembali standar pembentukan peraturan yang ideal.
Bupati Gowa bahas persoalan tenaga honorer dengan Menteri PANRB
Adnan mengatakan, Menteri PANRB harus melihat persoalan tenaga honorer secara detail sehingga mampu merumuskan solusi secara bijaksana.
Menkeu: Pemda yang bisa kendalikan inflasi akan dapat insentif
Pemerintah pusat akan memantau melalui data BPS setiap bulannya kemampuan daerah menangani inflasi dan menstabilkan harga di wilayahnya.
Jokowi minta pemda tak ragu pakai DTU tangani dampak kenaikan harga BBM
Pemanfaatan DTU senilai Rp2,17 triliun menjadi salah satu skema penyaluran bansos imbas kenaikan harga BBM selain BLT dan BSU.
Permudah data warga, Ketua RT se-Mulawarman Kukar dapat kendaraan operasional
Kendaraan roda dua itu merupakan salah satu program pembangunan berbasis BKKD.
Begini skema 2% DTU untuk tangani dampak kenaikan harga BBM oleh pemda
Pemerintah menyiapkan 3 skema untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM, salah satunya pemanfaatan DHU sebesar 2% oleh pemda.
Dorong perda berkualitas, Kemendagri ajak pemda gunakan AKP dalam Propemperda
Jika perencanaan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berkualitas, maka sama saja perda tersebut telah rampung 70%.
Jinakkan inflasi, Kemendagri izinkan pemda pakai dana belanja tak terduga
Ini tertuang di dalam SE Mendagri Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022.
Kabupaten Gresik menginisiasi upaya pencegahan penyalahgunaan profesi wartawan
Kegiatan ini dirangkaikan dengan lokakarya jurnalistik bertema 'Pentingnya Pengetahuan Jurnalistik di Lembaga Publik'.
Hadiri World Cities Summit, Walkot fokus jadikan Makassar kota layak huni
Pria yang kerap disapa Danny itu mengatakan, pertemuan ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menjadikan Makassar Kota Dunia
Jadi narasumber Young Leaders Forum, Bupati Gowa paparkan prioritas pembangunan
Adnan mengatakan, Pemkab Gowa memprioritaskan terwujudnya masyarakat yang unggul dan tangguh dengan tata kelola pemerintahan terbaik.
Adnan sebut APKASI Otonomi Expo 2022 bangkitkan perekonomian daerah
Adnan menjelaskan, Kabupaten Gowa berkontribusi dengan terlibat sebagai peserta pada event tahunan yang dilaksanakan oleh APKASI.
Dukung KTT G20, Apkasi harapkan dampak positif bagi ekonomi daerah
Pemulihan ekonomi daerah tak bisa dilakukan sendiri sendiri, namun harus dilakukan secara bersama-sama melalui jejaring nasional dan global.
Mendagri: Perlu ada upaya mendukung UMKM
Menurut Mendagri, UMKM menjadi sektor yang mampu bertahan di tengah situasi krisis.
Mendagri minta para gubernur renovasi anjungan di TMII yang rusak
Ada 19 anjungan TMII dengan kerusakan ringan, tapi struktur bangunannya masih bagus. Ada pula anjungan yang mengalami kerusakan sedang.
Realisasi penyerapan belanja masih 46%, Bupati Klaten desak OPD ambil langkah strategis
“Penyerapan belanja langsung 31,37% dari realisasi 46% dan dari taget 47% maka mengalami deviasi 1%," Bupati Klaten
Kemendagri minta pemda dorong percepatan vaksinasi booster
Vaksinasi booster juga digunakan sebagai syarat bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam negeri.
Kemendagri: Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembentukan peraturan daerah
Hal tersebut menjadi bagian dari menghargai hak masyarakat untuk mengetahui tahapan pembentukan perda.
Kemendagri dorong pembentukan perda sesuai prioritas daerah
Tahapan perencanaan harus dilakukan dalam penyusunan perda untuk memastikan perda dapat selesai sesuai rancangan.
Kemendagri dorong pemda gesit proses serah terima barang milik negara
Tidak tersedianya anggaran untuk pengoperasian dan pemeliharaan juga kerap menjadi kendala dalam serah terima aset BMN.
