JK: Masjid di kantor pemerintah terpapar radikalisme karena salah urus
Yang salah itu karena masjid-masjid di kantor pemerintah diurus oleh pegawai-pegawai bawahan.
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menilai sejumlah masjid yang berada di kantor-kantor pemerintah yang terpapar radikalisme karena ada kesalahan dalam pengurusannya. Pasalnya, masjid yang terpapar radikal itu disebabkan karena kepengurusan masjid yang tidak dipegang langsung oleh pejabat tinggi di kantor pemerintah.
“Jadi, yang salah itu umumnya karena masjid-masjid di kantor pemerintah itu diurus oleh pegawai-pegawai yang di bawah, sehingga sulit tidak ada kontrolnya,” kata Jusuf Kalla usai menutup Rapat Kerja Nasional Dewan Masjid Indonesia di Jakarta pada Minggu, (25/11).
Karena itu, Wapres akan meminta pimpinan kantor pemerintah dengan masjid yang diduga terpapar paham radikal untuk menunjuk pejabat di lingkungan kantornya yang memiliki pendidikan tinggi dan memahami agama dengan baik.
“Sekarang, kami minta betul pengurus masjid yang diketuai oleh pejabat yang lebih tinggi. Juga yang memahami keagamaan, sehingga bisa tersaring sistemnya,” ujar JK.
JK menambahkan, pihaknya telah mengantongi daftar masjid di kantor-kantor pemerintah yang telah terpapar paham radikalisme. Dia berjanji akan membawa persoalan ini ke dalam rapat internal Dewan Masjid Indonesia.