JK: Masjid di kantor pemerintah terpapar radikalisme karena salah urus

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menilai sejumlah masjid yang berada di kantor-kantor pemerintah yang terpapar radikalisme karena ada kesalahan dalam pengurusannya. Pasalnya, masjid yang terpapar radikal itu disebabkan karena kepengurusan masjid yang tidak dipegang langsung oleh pejabat tinggi di kantor pemerintah.

“Jadi, yang salah itu umumnya karena masjid-masjid di kantor pemerintah itu diurus oleh pegawai-pegawai yang di bawah, sehingga sulit tidak ada kontrolnya,” kata Jusuf Kalla usai menutup Rapat Kerja Nasional Dewan Masjid Indonesia di Jakarta pada Minggu, (25/11).

Karena itu, Wapres akan meminta pimpinan kantor pemerintah dengan masjid yang diduga terpapar paham radikal untuk menunjuk pejabat di lingkungan kantornya yang memiliki pendidikan tinggi dan memahami agama dengan baik.

“Sekarang, kami minta betul pengurus masjid yang diketuai oleh pejabat yang lebih tinggi. Juga yang memahami keagamaan, sehingga bisa tersaring sistemnya,” ujar JK.

JK menambahkan, pihaknya telah mengantongi daftar masjid di kantor-kantor pemerintah yang telah terpapar paham radikalisme. Dia berjanji akan membawa persoalan ini ke dalam rapat internal Dewan Masjid Indonesia.  

Menurut JK, salah satu upaya untuk mengatasi penyebaran paham radikal di lingkungan masjid, solusinya adalah melakukan pendekatan terhadap para penceramah di masjid. Karena itu, dalam waktu dekat, JK selaku Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, akan mengundang petinggi kantor pemerintah yang memiliki masjid yang diduga terpapar paham radikal.

"Segera diundang, bukan panggil, ya, kami akan undang nanti masjid-masjid pemerintah untuk kontrol, mengevaluasi, dan memperbaiki," kata JK.

Sejauh ini Badan Intelijen Negara (BIN) telah mendapatkan laporan dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama, bahwa berdasarkan hasil survei ada 50 penceramah di 41 masjid lingkungan pemerintah yang terpapar paham radikal.

Survei tersebut mengungkapkan sedikitnya 41 dari 100 masjid milik kantor pemerintah terindikasi radikal yang disebarkan melalui ceramah. Dari 41 masjid tersebut, sebanyak 17 di antaranya masuk dalam kategori radikal tinggi, 17 lainnya radikal sedang, dan tujuh masjid berkategori radikal rendah. (Ant)