Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berpengalaman dalam menyelesaikan konflik di Aceh, Poso, dan Ambon.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan melibatkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai juru dialog dalam menyelesaikan masalah Papua. Pangkalnya, politikus senior Partai Golkar itu memiliki pengalaman dalam mendamaikan konflik di Aceh, Poso, dan Ambon.
"JK juga tokoh yang sangat dihormati dan dipercaya di Indonesia timur. Karena itu, ia sangat berpeluang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bermasalah di Papua," kata Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab, dalam keterangannya, Rabu (5/5).
Selain itu, sambung dia, JK dinilai memahami budaya, psikologi, dan sosiologis masyarakat Papua. Hal tersebut dianggap sebagai bekal untuk mendekati pihak-pihak kontra pemerintah di "Bumi Cenderawasih".
"Agar JK dapat menyelesaikan masalah Papua, pemerintah Indonesia harus memberi mandat penuh kepadanya. Melalui mandat penuh itu, diharapkan JK dapat lebih leluasa dalam menetapkan misi perdamaian, strategi, pendekatan yang akan digunakan, serta tempat dan waktu yang diperlukan," tuturnya.
Menurut Syamsuddin, JK pun sebaiknya diberi kewenangan penuh untuk memilih timnya. Dengan cara ini, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu disebut berpeluang diterima.