Kabinet dari partai koalisi dinilai jadi bukti demokrasi Indonesia sehat

Isu jatah kursi menteri bagi Partai Gerindra, yang menjadi lawan Jokowi-Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019, terus menjadi polemik. Presiden diharapkan tetap memprioritaskan alokasi menteri untuk partai pendukungnya di Pilpres 2019 lalu.

Meski mengakui penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tetap berharap mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempertimbangkan dukungan partai yang membuat Jokowi memperpanjang kekuasannya hingga lima tahun ke depan. Bagi Hasto, hal ini menjadi bukti demokrasi di Indonesia berada dalam kondisi yang sehat.

"Tentu dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pascapilpres di dalam kabinet seharusnya senapas dan sebangun," kata Hasto di Jakarta, Selasa (8/10) malam.

Meski demikian, Hasto menampik partainya menginginkan jumlah menteri berlebih, mengingat menjadi partai pemenang pemilu dan pendukung utama Jokowi. PDIP, kata dia, memahami bahwa Indonesia harus dibangun dengan kerjasama dengan seluruh kekuatan elemen bangsa.

"Kalau Ibu Mega kan ingin menteri sebanyak-banyak, tapi kita juga tahu bahwa PDI Perjuangan tidak kemaruk (rakus)," kata Hasto.