sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Kabinet dari partai koalisi dinilai jadi bukti demokrasi Indonesia sehat

"Koalisi sebelum pilpres dan pascapilpres di dalam kabinet seharusnya senapas dan sebangun."

Gema Trisna Yudha
Gema Trisna Yudha Rabu, 09 Okt 2019 10:20 WIB
Kabinet dari partai koalisi dinilai jadi bukti demokrasi Indonesia sehat

Isu jatah kursi menteri bagi Partai Gerindra, yang menjadi lawan Jokowi-Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019, terus menjadi polemik. Presiden diharapkan tetap memprioritaskan alokasi menteri untuk partai pendukungnya di Pilpres 2019 lalu.

Meski mengakui penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tetap berharap mantan Gubernur DKI Jakarta itu mempertimbangkan dukungan partai yang membuat Jokowi memperpanjang kekuasannya hingga lima tahun ke depan. Bagi Hasto, hal ini menjadi bukti demokrasi di Indonesia berada dalam kondisi yang sehat.

"Tentu dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pascapilpres di dalam kabinet seharusnya senapas dan sebangun," kata Hasto di Jakarta, Selasa (8/10) malam.

Meski demikian, Hasto menampik partainya menginginkan jumlah menteri berlebih, mengingat menjadi partai pemenang pemilu dan pendukung utama Jokowi. PDIP, kata dia, memahami bahwa Indonesia harus dibangun dengan kerjasama dengan seluruh kekuatan elemen bangsa.

"Kalau Ibu Mega kan ingin menteri sebanyak-banyak, tapi kita juga tahu bahwa PDI Perjuangan tidak kemaruk (rakus)," kata Hasto.

Namun Hasto menolak menyebut jumlah menteri yang diincar PDIP, dan nama-nama yang diusulkan. Dia meyakini Jokowi telah mencermati secara objektif dan mendalam sesuai kebutuhan. Siapa pun yang dipilih, memiliki semangat untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Bagi dia, kerja sama dengan partai di luar koalisi tetap harus dilakukan. Bukan di dalam ranah kabinet dan pemerintahan, namun terjadi di DPR dan MPR RI.

Meski dikuasai oleh partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf, komposisi kepemimpinan di DPR/MPR akan tetap melibatkan partai-partai oposisi. 

Sponsored

"Sehingga Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS, mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan dewan. Format kerja sama terjadi di DPR dan MPR," katanya.

Partai Gerindra dikabarkan meminta jatah tiga menteri untuk membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyebut, tiga nama yang disodorkan adalah Waketum Gerindra Edhy Prabowo, Waketum Gerindra Fadli Zon, dan Sandiaga Uno. 

Namun isu ini dibantah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosaide. Andre mengatakan bahwa pernyaatan Poyuono sama sekali tidak benar. (Ant)