Kapal China kembali ke Natuna, pemerintah diminta tegas

Diplomasi maupun strategi khusus pemerintah harus dioptimalkan.

Ketua DPR Puan Maharani berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel disaksikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/12)/Foto: Antara

Pemerintah didesak memikirkan solusi dan alternatif jangka panjang soal konflik perairan Natuna. Desakan muncul setelah kapal-kapal China kembali merapat ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara.

Desakan itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/1). "Tapi ini saya rasa sudah disiapkan oleh pemerintah," ujar Dasco.

Menurutnya, ketegasan pemerintah dalam konteks diplomasi maupun strategi khusus harus dioptimalkan.

Dasco menyampaikan, DPR akan segera melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah dalam waktu dekat. Menurut Dasco, beberapa hal harus menjadi pembahasan, salah satunya masalah pertahanan dan keamanan laut.

Dasco mengakui, hingga kini persoalan pertahanan wilayah laut Indonesia masih perlu dievaluasi. Untuk itu, DPR mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menambahkan kembali aramada-armada untuk menjaga kedaulatan di wilayah perairan.