Kasatgas nonaktif KPK ungkap 4 masalah bansos
Salah satunya, data penerima tidak sesuai perkembangan sehingga ada duplikasi.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Andre Dedy Nainggolan, mengatakan, setidaknya ada empat masalah dalam bantuan sosial (bansos) Covid-19. Pertama, perlu diawasi ketat oleh legislatif sebagai pengawas eksekutif.
Namun, dirinya pesimistis DPR dapat melakukannya karena dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos yang menjerat bekas Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, ada pejabat legislatif yang diduga kecipratan proyek. Dua legislator Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ihsan Yunus dan Herman Hery, pernah disebut-sebut dalam perkara itu.
"Namun kenyataannya sebagaimana kita juga pahami melalui pemberitaan, proses persidangan, setidaknya ada dua nama pejabat legislatif justru ikut-ikutan. Mereka bukan hanya sebagai pengambil porsi kecil, justru paling besar," kata Andre, kasatgas yang memimpin penyidikan kasus bansos, saat diskusi virtual, Selasa (6/7).
Masalah kedua, sambungnya, mengenai data penerima bansos karena kurang diperbarui. Dia mengatakan, dugaan masalah data kemudian betul adanya karena Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, telah menonaktifkan 21 juta data penerima bansos lantaran berstatus ganda.
"Pertanyaannya, apakah bansos yang berkaitan dengan PPKM (pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat) darurat ini menggunakan data yang mana?" ujarnya. PPKM darurat Jawa-Bali berlaku pada 3-20 Juli 2021 dan seiring itu, pemerintah akan menyalurkan bantalan sosial.