Kata DPR soal bansos tersendat karena tas 'Bantuan Presiden'

Pemerintah mengakui ada ketersendatan dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat lantaran pembungkus berlabel "Bantuan Presiden" belum tersedia.

Menanggapi ini, Anggota Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, bansos semestinya tidak boleh tersendat karena persoalan non-esensial seperti kehabisan pembungkus.

Harusnya, lanjut dia, pemerintan melihat urgensinya saat masyarakat benar-benar sangat membutuhkan bantuan.

Saleh meyakini, bahwa masyarakat sebetulnya tidak mempermasalahkan tas pembungkusnya. Hal itu dikarenakan yang mereka tunggu saat ini hanyalah, bagaimana agar kebutuhan hidup tercukupi.

“Pemerintah telah menetapkan ini sebagai bencana dan darurat nasional. Pemerintah juga menyebut bahwa bencana ini berimplikasi luas bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat. Karena itu, sudah semestinya pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial yang ada," ujar Saleh dalam keterangannya, Kamis (30/4).