Keberadaan wamen menandakan inkonsistensi Jokowi
Padahal, reformasi birokrasi merupakan gagasan baru Jokowi yang perlu diterapkan.
Presiden Jokowi telah mengumumkan 12 wakil menteri (wamen) kepada publik di Istana Negara, Jumat (25/10) siang. Belasan wamen ini berasal dari partai politik, relawan dan kalangan profesional. Hal itu menimbulkan pertanyaan dari sejumlah pihak.
Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay menilai penunjukan 12 wamen ini, tidak konsisten dengan janji politik Jokowi, untuk melakukan reformasi birokrasi dengan cara memangkas eselon III dan IV dalam pidato usai dilantik sebagai presiden beberapa waktu lalu.
Padahal, reformasi birokrasi merupakan gagasan baru Jokowi yang perlu diterapkan.
"Pelantikan wakil menteri masih menimbulkan tanda tanya dan menyisakan tanda tanya. Kenapa, saat pelantikan presiden beberapa waktu lalu itu, presiden mengatakan akan melakukan reformasi birokrasi yang luar biasa," kata Saleh di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10).
Ada kekhawatiran penunjukan wamen menimblkan tumpang tindih tugas dengan pejabat strategis seperti dirjen dan deputi di setiap kementerian. Selama ini, dirjen dan deputi merupakan pembantu utama menteri dalam menjalankan program pemerintah.