Keberadaan wamen menandakan inkonsistensi Jokowi

Presiden Jokowi telah mengumumkan 12 wakil menteri (wamen) kepada publik di Istana Negara, Jumat (25/10) siang. Belasan wamen ini berasal dari partai politik, relawan dan kalangan profesional. Hal itu menimbulkan pertanyaan dari sejumlah pihak.

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay menilai penunjukan 12 wamen ini, tidak konsisten dengan janji politik Jokowi, untuk melakukan reformasi birokrasi dengan cara memangkas eselon III dan IV dalam pidato usai dilantik sebagai presiden beberapa waktu lalu.

Padahal, reformasi birokrasi merupakan gagasan baru Jokowi yang perlu diterapkan.

"Pelantikan wakil menteri masih menimbulkan tanda tanya dan menyisakan tanda tanya. Kenapa, saat pelantikan presiden beberapa waktu lalu itu, presiden mengatakan akan melakukan reformasi birokrasi yang luar biasa," kata Saleh di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10).

Ada kekhawatiran penunjukan wamen menimblkan tumpang tindih tugas dengan pejabat strategis seperti dirjen dan deputi di setiap kementerian. Selama ini, dirjen dan deputi merupakan pembantu utama menteri dalam menjalankan program pemerintah.

"Bagaimana pembagian tugas di dalam nanti? Apakah wamen nanti hanya dipakai untuk tugas seremonial saja, seperti membuka pelatihan, rapat dan sebagainya. Atau apakah mereka juga mengeksekusi program?" ujar dia.

Saleh juga menyoroti masalah anggaran yang dipakai untuk posisi wamen. Pasalnya dalam pembahasan APBN 2020 beberapa waktu lalu, tidak ada nomenkatur anggaran untuk posisi wamen.

Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai penunjukan wakil menteri yang dilakukan Presiden Joko Widodo merupakan salah satu upaya mengakomodir para pendukung pada Pemilihan Presiden 2019.

"Desain dukungan yang besar di awal itu membuat presiden akhirnya harus melakukan bagi-bagi posisi itu," ujar Arya.

Bagi-bagi kue kekuasaan ini dilakukan untuk mengakomodir koalisi pendukung yang telah gemuk sejak awal.

Selain partai pendukung yang berada di parlemen, koalisi Jokowi-KH Ma'ruf Amin diisi oleh sejumlah unsur, termasuk partai nonparlemen seperti Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta relawan pendukung seperti Projo (Pro Jokowi).

Para pendukung ini tidak mendapatkan jabatan dalam pos menteri yang diumumkan Jokowi beberapa hari lalu.

Jokowi juga dinilai mempertimbangkan faktor dinamika politik yang terjadi usai penetapan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. Antara lain ketidakterwakilan putra putri asli Papua maupun ormas keagamaan dalam jajaran menteri.

Sementara Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan jabatan wakil menteri tidak terlalu perlu, apalagi jika berasal dari partai politik, karena akan menambah rantai birokrasi dan juga anggaran, padahal menteri sudah dibantu direktur jenderal atau deputi menteri.

"Untuk pengangkatan wamen sejujurnya saya mengatakan tidak perlu-perlu banget. Kan sudah ada deputi menteri dan juga dirjen. Tetapi kalau suatu kementerian begitu besar, urusannya rumit dan menterinya belum pengalaman masih perlu belajar mungkin di situ diperlukan," kata Iwantono di Jakarta, Jumat.

Kalaupun terpaksa harus ada wamen, sebaiknya seminim mungkin, dan kriterianya mereka adalah orang yang kompeten dan sangat pengalaman dalam segi teknis.

Oleh karena itu, seharusnya wamen berasal dari orang teknis dan pengalaman dalam kementerian yang bersangkutan. Jika menteri dari kalangan profesional dan wamennya orang partai, dikhawatirkan menteri akan sibuk menangani tekanan politik jika keduanya tidak sinkron. "Wamen sebaiknya dihindarkan dari partai," katanya.

Fungsi wamen komplementer dengan menterinya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh menterinya berkaitan dengan pekerjaan teknis, bisa didukung oleh wamen. Wamen bukan dimaksudkan untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai. Apalagi jika menterinya sudah berasal dari partai politik, untuk apa lagi wamen dari partai politik. (Ant)