Kejaksaan tetapkan 6 perusahaan jadi tersangka impor baja

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan enam korporasi sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya tahun 2016 hingga 2021. 

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Supardi mengatakan, keenam korporasi itu ialah PT Jaya Arya Kemuning (JAK); PT Duta Sari Sejahtera (DSS); PT Intisumber Bajasakti (IB); PT Prasasti Metal Utama (PMU); PT Bangun Era Sejahtera (BES); dan PT Perwira Adhitama (PAS). Mereka dijadikan tersangka karena telah mengajukan pembelian besi atau baja dan baja paduan melalui perusahaan milik BHL.

“Pada kurun waktu antara tahun 2016 sampai 2021, keenam tersangka korporasi masing-masing PT BES, PT DSS, PT IB, PT JAK, PT PAS, dan PT PMU mengajukan importasi besi atau baja dan baja paduan melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT Meraseti Logistik Indonesia milik BHL,” kata Supardi dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Selasa (31/5).

Supardi memaparkan, BHL dan tTersangka T mengurus surat penjelasan (sujel) untuk meloloskan proses impor tersebut. Pengurusannya dilakukan di Direktorat Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan melalui tersangka TB selaku Kasubag TU pada Direktorat Impor untuk mengeluarkan besi atau baja dan baja paduan dari pelabuhan atau dari wilayah pabean.

Hal itu membuat seolah-olah impor tersebut untuk kepentingan proyek Strategis Nasional yang dikerjakan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk.; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.; PT Nindya Karya (Persero); dan PT Pertamina Gas (Pertagas). Dengan sujel tersebut, maka pihak bea dan cukai mengeluarkan besi atau baja dan baja paduan yang diimpor oleh keenam tersangka korporasi.