Kemendagri sebut survei IPO sangat dangkal. Sebab, responden belum tentu representasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengatakan survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) dianggap tak mewakili keseluruhan masyarakat. Kendati demikian, ia menghargai survei yang dilakukan IPO terhadap respon publik atas susunan Kabinet Indonesia Maju.
"Kita hargai survey. Survei itu isinya persepsi yang diukur adalah orang-orang tertentu saja. Bisa jadi yang ditanya adalah orang yang tak memahami ketatanegaraan atau yang tak memahami manajemen pemerintahan," kata Bahtiar di Jakarta, Minggu (24/11).
Menurut dia, survei yang dilakukan IPO sangat dangkal. Sebab responden belum tentu representasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Bahtiar menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentu memilih seseorang tak sembarangan, pasti didasari penelitian mendalam dan menempatkan sesuai kebutuhan, tantangan lingkungan, dan tujuan ke depan.
Indonesia Political Opinion (IPO) sejak 30 Oktober hingga 2 November 2019 telah melakukan survei soal soal tokoh dengan kursi menteri yang didudukinya pada Kabinet Indonesia Maju. Survei tersebut hanya melibatkan 800 responden.
Hasil yang diperoleh dari survei yang dilakukan selama empat hari itu menunjukkan Tito Karnavian menduduki posisi tiga terbawah sebagai orang yang dianggap kurang pas menduduki posisi Menteri Dalam Negeri.