sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kemendagri jawab survei yang bilang jabatan Tito Karnavian tak pas

Kemendagri sebut survei IPO sangat dangkal. Sebab, responden belum tentu representasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Minggu, 24 Nov 2019 17:10 WIB
Kemendagri jawab survei yang bilang jabatan Tito Karnavian tak pas
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 64958
Dirawat 31798
Meninggal 3241
Sembuh 29919

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengatakan survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) dianggap tak mewakili keseluruhan masyarakat. Kendati demikian, ia menghargai survei yang dilakukan IPO terhadap respon publik atas susunan Kabinet Indonesia Maju.

"Kita hargai survey. Survei itu isinya persepsi yang diukur adalah orang-orang tertentu saja. Bisa jadi yang ditanya adalah orang yang tak memahami ketatanegaraan atau yang tak memahami manajemen pemerintahan," kata Bahtiar di Jakarta, Minggu (24/11).

Menurut dia, survei yang dilakukan IPO sangat dangkal. Sebab responden belum tentu representasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Bahtiar menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentu memilih seseorang tak sembarangan, pasti didasari penelitian mendalam dan menempatkan sesuai kebutuhan, tantangan lingkungan, dan tujuan ke depan.

Indonesia Political Opinion (IPO) sejak 30 Oktober hingga 2 November 2019 telah melakukan survei soal soal tokoh dengan kursi menteri yang didudukinya pada Kabinet Indonesia Maju. Survei tersebut hanya melibatkan 800 responden.

Hasil yang diperoleh dari survei yang dilakukan selama empat hari itu menunjukkan Tito Karnavian menduduki posisi tiga terbawah sebagai orang yang dianggap kurang pas menduduki posisi Menteri Dalam Negeri.

Karena penelitian menggunakan metode purposive sampling dalam penarikan sampel, Bahtiar memandang jika hasil survei bukan merepresentasikan dan tidak mewakili keseluruhan masyarakat Indonesia.

Tak hanya itu, lanjut dia, sampel survei yang tidak dicantumkan dalam penelitian tersebut dan tak memiliki latar belakang tertentu, dianggap kurang memahami betul manajemen pemerintahan.

Bahtiar mengatakan seharusnya jika survei itu objektif, yang dinilai adalah kinerja Tito yang baru dua bulan di Kemendagri langsung membuat terobosan yang luar biasa membangun sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yaitu acara Rakornas di Sentul, Bogor.

Sponsored

"Semua pihak memuji suksesnya acara tersebut, dan dampaknya pada perubahan hubungan-hubungan dan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah," kata Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan, Tito Karnavian bukan saja sekadar mantan polisi professional, tapi juga mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang sudah terbiasa mengelola keamanan dan ketertiban nasional di dalam negeri.

Tito juga pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Papua sejak 21 September 2012 hingga 16 Juli 2014 dimana ia berinteraksi, bersinergi langsung dengan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Tito juga merupakan seorang ilmuwan bergelar Profesor dan Doktor (PhD) yang memiliki pemahaman konseptual tentang apa dan bagaimana mengelola negara. Bahkan, ia memiliki wawasan tentang apa dan bagaimana interaksi antarnegara dan masyarakat dunia.

"Aspek Pemerintahan dalam negeri dibina Kemendagri hanya aspek kecil bagian dari tata kelola negara. Wawasan Pak Tito adalah wawasan internasional dan sekaligus memahami secara spesifik budaya lokal, memahami sistem politik pemerintahan dan memahami sistem pemerintahan daerah hingga hal-hal detil di lapangan, termasuk cara mengatasinya," kata Bahtiar.

Menurut Bahtiar, terpilihnya Tito Karnavian sebagai Mendagri merupakan peluang untuk melakukan reformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, mengubah perilaku birokrasi pemerintahan dalam negeri, menata sistem politik dalam negeri yang kompatibel dengan akar budaya bangsa, serta mampu mempercepat pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, menggerakkan Pemerintah Daerah secara cepat, memperbaiki sistem pelayanan Investasi, peningkatan kualitas SDM, dan mempercepat lapangan kerja. (Ant)

Serba bisa BIN di panggung corona 

Serba bisa BIN di panggung corona 

Selasa, 07 Jul 2020 06:01 WIB
Berharap vaksin dengan anggaran mini

Berharap vaksin dengan anggaran mini

Senin, 06 Jul 2020 19:00 WIB
Berita Lainnya