Kemensos-KPK koordinasi akurasi data penerima bantuan
Keakuratan data penerima bantuan dinilai penting untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan efisiensi bantuan.
Menteri Sosial Juliari Batubara berkonsultasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk memperbaiki keakurasian data kesejahteraan sosial. Selain untuk mencegah praktik korupsi, keakurasian data akan mempengaruhi tingkat kesuksesan program pemerintah.
"Akan kita lakukan sesuai masukan KPK adalah mengenai data. Kami kan mengelola data yang banyak sekali dan juga pengguna data terpadu kesejahteraan sosial, kami tidak hanya Kemensos, tetapi juga ada di Kemenkes, ada juga di Kementan," kata Juliari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/11).
Selain menggandeng Kemenkes dan Kementan, Juliari berencana menggandeng Kemendagri, guna meningkatkan akurasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Ini salah satu bentuk konkret yang segera akan kita tindak lanjuti, berkoordinasi dengan data-data tersebut," kata Juliari.
Wakil Bendahara Umum PDIP itu menjelaskan, pengakurasian data kesejahteraan sosial ini dilakukan untuk mewujudkan dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, serta bersih dari praktik korupsi. Di sisi lain, keakurasian data dapat berpengaruh terhadap kesuksesan program pemerintah.