sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Kemensos-KPK koordinasi akurasi data penerima bantuan

Keakuratan data penerima bantuan dinilai penting untuk mencegah praktik korupsi dan meningkatkan efisiensi bantuan.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Senin, 04 Nov 2019 13:19 WIB
Kemensos-KPK koordinasi akurasi data penerima bantuan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 27549
Dirawat 17662
Meninggal 1663
Sembuh 7935

Menteri Sosial Juliari Batubara berkonsultasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk memperbaiki keakurasian data kesejahteraan sosial. Selain untuk mencegah praktik korupsi, keakurasian data akan mempengaruhi tingkat kesuksesan program pemerintah. 

"Akan kita lakukan sesuai masukan KPK adalah mengenai data. Kami kan mengelola data yang banyak sekali dan juga pengguna data terpadu kesejahteraan sosial, kami tidak hanya Kemensos, tetapi juga ada di Kemenkes, ada juga di Kementan," kata Juliari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/11).

Selain menggandeng Kemenkes dan Kementan, Juliari berencana menggandeng Kemendagri, guna meningkatkan akurasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Ini salah satu bentuk konkret yang segera akan kita tindak lanjuti, berkoordinasi dengan data-data tersebut," kata Juliari.

Wakil Bendahara Umum PDIP itu menjelaskan, pengakurasian data kesejahteraan sosial ini dilakukan untuk mewujudkan dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, serta bersih dari praktik korupsi. Di sisi lain, keakurasian data dapat  berpengaruh terhadap kesuksesan program pemerintah.

"Tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas dari pada program-program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Nanti kita bisa menjadi kementerian yang tidak hanya good and clean governance, juga benar-benar memiliki program yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo meminta pemerintah, melalui Kemensos, agar dapat segera meningkatkan keakurasian data, khususnya data terkait warga yang kurang mampu. Ketidakakuraan data, akan menyebabkan penyaluran bantuan pemerintah pada masyarakat, berpotensi tidak efisien.

"Dalam rapat saya jelaskan, akibat ketidakakuratan data itu antara lain kami sebutkan, misalnya gas melon. Itu untuk orang miskin kan? Tetapi gas melon itu ke mana-mana. Padahal itu subsidinya sangat besar. Kami menyebutkan angka sekitar Rp70 triliun menjadi subsidi, itu kan sangat tidak efisien," kata Agus.

Sponsored

Dia berharap, Juliari dapat menjalankan program dan menyalurkan bantuan pada warga kurang mampu dengan tepat sasaran. Hal ini dinilai penting untuk mewujudkan efisiensi bantuan yang diberikan pemerintah. 

"Bantuan sosial itu kalau lebih akurat akan jauh lebih efektif untuk siapa yang memang betul-betul membutuhkan," ujar Agus.

Berita Lainnya