Ketua DPR sebut kurangi polusi udara tak cukup hanya dengan WFH
Berbagai upaya lain juga harus diprioritaskan termasuk dengan mengatur industri-industri nakal yang penyumbang polusi udara.
Ketua DPR Puan Maharani mendorong agar pemerintah memperbanyak promosi dalam mengatasi masalah polusi udara, khususnya di wilayah Jabodetabek. Kebijakan pemberlakuan Work From Home (WFH) bagi ASN DKI Jakarta demi mengurangi polusi udara harus dibarengi dengan berbagai pendekatan lain.
"Usai penerapan WFH bagi ASN, pemerintah punya pekerjaan lain yakni, meminimalisir pergerakan kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang gas karbon yang mencemari udara. Caranya bisa memperbanyak promosi penggunaan transportasi umum seperti KRL, bus Transjakarta, LRT maupun MRT," kata Puan seperti dilansir dari laman resmi DPR, Senin (21/8).
Seperti diketahui, kebijakan WFH bagi ASN DKI Jakarta sudah mulai diterapkan dalam upaya mengurangi polusi udara di ibu kota dan sekitarnya. Adapun kebijakan WFH diberlakukan dengan sistem 50% bagi ASN yang melaksanakan fungsi staf atau pendukung.
Program WFH tidak berlaku bagi pegawai yang bekerja pada layanan langsung kepada masyarakat seperti RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan hingga Dinas Perhubungan.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas buruknya kualitas udara di ibu kota, sekaligus untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dalam rangka menyambut agenda internasional Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-Bansa Asia Tenggara (KTT ASEAN) di Jakarta pada September 2023. Puan pun berharap, uji coba WFH ini akan berdampak langsung bagi kualitas udara di Jakarta.