Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI diminta pahami soal reklamasi

Pemprov DKI, miliki saham Ancol sebesar 72%, PT Pembangunan Jaya 18,01%, dan masyarakat 9,99%.

Pekerja berjalan di samping pagar pembatas yang digunakan untuk menjaga jarak pengunjung saat bermain di Pantai Lagoon, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu (17/6/2020). Foto Antara/Dhemas Reviyanto

Polemik reklamasi kawasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) di pantai utara (pantura) Jakarta terus menggelinding. Politikus Partai NasDem, Bestari Barus menilai, orang yang menuding reklamasi hanya menguntungkan cukong-cukong tidak berdasar atau tidak memahami persoalan reklamasi di Ancol. 

"Saya menilai, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco, tidak memahmi apa yang diucapkannya. Saya miris, anggota dewan tak paham apa yang dibicarakan," kata Bestari, kepada wartawan di Jakarta, (13/7). 

Dia menjelaskan, bahwa Pemprov DKI merupakan pemegang saham terbesar Ancol, bukan para cukong yang dituduhkan tersebut. "Sebelum bicara harusnya baca dan berpikir, lah," sindir Bestari.

Bestari membeberkan, Pemprov DKI memiliki saham Ancol sebesar 72%, PT Pembangunan Jaya 18,01%, dan masyarakat 9,99%. Karena itu, dia menyarankan, sebagai anggota dewan yang terhormat berpikir dahulu sebelum bicara. "Jangan bicara, baru mikir," tegasnya. 

Kemudian, jika tidak mampu memahami kaitan pelebaran Ancol dengan mengatasai banjir. Menurut Bestari, Basri Baco nalarnya kurang berjalan.