Ketua KPK minta kepala daerah jauhi suap

Potensi suap kerap muncul dalam proses penerbitan izin.

Ketua KPK Firli Bahuri di Rapat Koordinasi dengan Penjabat Kepala Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengimbau para penjabat daerah untuk menjauhi suap dalam penerbitan izin. Hal ini terkait dengan peran penting kepala daerah dalam menjamin kepastian kemudahan investasi di masing-masing wilayah.

"Saya minta dalam penerbitan izin, tidak ada korupsi," ucap Firli dalam keterangannya di Rapat Koordinasi dengan Penjabat Kepala Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6).

Menurut Firli, potensi suap kerap muncul dalam proses penerbitan izin, misalnya berupa saham kosong atau penyertaan modal. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak-pihak yang akan bekerja sama dengan penjabat daerah agar segera melapor ke KPK jika terjadi indikasi suap.

"Kita sudah sampaikan kepada para pengusaha, kalau ada gubernur atau kepala daerah yang meminta suap untuk penerbitan izin, laporkan dan kita akan tangkap," kata Firli.

Peran kepala daerah dalam menjamin kemudahan investasi dan kemudahan izin perusahaan merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo. Iklim investasi jadi salah satu dari tiga poin yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.