Khofifah sebut Raperda Tibum sesuai Inpres 6/2020

Para pelanggar protokol kesehatan terancam sanksi.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Alinea.id/Adi Suprayitno

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, mengklaim, pihaknya telah mengakomodasi ketentuan tentang penerapan protokol kesehatan, dari kewajiban hingga sanksi, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Raperda Tibum).

"Sudah berseiring dengan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019," ujarnya di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Kamis (6/8).

Pada 4 Agustus, pemerintah pusat menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 terkait kewajiban menerapkan protokol kesehatan guna meminimalisasi penularan coronavirus baru (Covid-19). Pengenaan hukuman, salah satu isinya.

Khofifah menerangkan, Raperda Tibum memuat berbagai jenis sanksi kepada para pelanggar, dari administratif hingga pidana. Juga mengatur protokol tertentu sesuai bencana yang terjadi.

Menukil situs web Pemprov Jatim, dia mengklaim, dimuatnya sanksi dalam raperda bukan untuk menakut-nakuti. Namun, upaya meningkatkan disiplin masyarakat agar memutus rantai penularan Covid-19.