Gaduh KJMU dan problem semrawutnya data mahasiswa miskin DKI 

Diperkirakan ada belasan ribu mahasiswa miskin yang dicoret namanya dari daftar penerima beasiswa KJMU.

Ilustrasi proses pendaftaran beasiswa. /Foto Freepik

Perkara pencoretan nama belasan ribu mahasiswa penerima beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) secara sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta turut jadi perhatian anggota DPRD DKI Jakarta, Sutikno. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan DPRD bakal menggelar rapat untuk membahas polemik itu, pekan depan. 

"Kita sudah komunikasi dengan teman-teman Komisi E. Rencananya nanti rapat karena ini (diputuskan) sepihak tanpa komunikasi. Tiba-tiba memutuskan sepihak tanpa menyampaikan ke dewan. Kami tuh punya tupoksi budgeting, pengawasan,” kata Sutikno kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/3) lalu. 

Isu pencoretan nama penerima beasiswa KJMU sebelumnya viral di media sosial X (Twitter) selama beberapa hari. Sejumlah mahasiswa yang kuliah di beberapa perguruan tinggi negeri di DKI Jakarta curhat beasiswanya tiba-tiba putus di tengah jalan. 

Menurut Sutikno, pencoretan nama mahasiswa penerima beasiswa KJMU berkaitan dengan turunnya nilai anggaran bansos pendidikan DKI Jakarta, dari Rp3,5 triliun pada 2023 menjadi Rp2,5 triliun pada 2024. Namun, tak seharusnya Pemprov DKI Jakarta memutus beasiswa tanpa mengklarifikasi kepada penerima dan keluarganya. 

"Jangan sampai nanti diputus sepihak akhirnya menimbulkan gejolak di masyarakat yang dirugikan yang sangat terbebani. Jangan sampai anak-anak masyarakat DKI Jakarta yang kemarin mendapatkan, termasuk bantuan KJMU, akhirnya nanti malah putus kuliah,” kata Sutikno.