Komisi IX DPR tolak aturan penumpang pesawat wajib tes PCR

Anggota Komisi IX DPR Nur Nadlifah menolak aturan penumpang pesawat wajib tes polymerase chain reaction (PCR). Dia menilai, ini merupakan kebijakan aneh. 

"Percuma masyarakat diajak menyukseskan vaksinasi tapi kenyataan di lapangan masyarakat masih dibebankan dengan tes PCR. Seharusnya, tidak dibebankan dengan hal-hal yang mestinya tidak perlu dilakukan," kata Nadlifah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/10).

Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IX DPR Fraksi PKB itu menyatakan, kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali tersebut sangat memberatkan masyarakat.

Nadlifah melihat, kebijakan ini seakan memihak pelaku bisnis tes PCR. Karena itu, dia mendorong, pemerintah tidak membuat kebijakan yang bertolak belakang dan menimbulkan spekulasi di tengah publik.

"Kenapa saya bilang aneh, kita selama ini berjuang mati-matian mengajak masyarakat untuk mau divaksin sehingga herd immunity tercapai. Setelah perlahan itu diterima oleh publik, justru pemerintah sendiri yang merusaknya. Contohnya kebijakan penumpang pesawat wajib PCR. Publik jadi berpikir, oh vaksin itu proyek bisnis kesehatan," sindir Nadlifah.