Komisi X DPR kritik pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Setidaknya ada 4 masalah dalam pelaksanaan PIP, yakni data, keterbatasan layanan dan SDM, kepastian waktu, dan sosialisasi.

Komisi X DPR mengkritik pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sehingga terus berpolemik. Dokumentasi Pemkab Gunungkidul

Anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah, menilai, pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) masih "jauh panggang dari api". Akibatnya, PIP terus berpolemik hingga kini.

"Menurut kami, [pelaksanaan PIP] masih jauh dari harapan. Wajar saja masih banyak polemik," ucapnya, mengutip situs web DPR.

Menurutnya, belum baiknya PIP berjalan karena ada 4 masalah: data, keterbatasan layanan dan SDM, kepastian waktu, dan sosialisasi. Ia pun meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); Kementerian Sosial (Kemensos); dan bank penyalur berkoordinasi.

"Antara Kemendikbud Ristek, Kemensos, dan bank penyalur untuk bisa berkoordinasi lebih lanjut untuk memecahkan ada 4 hal tadi, yaitu data, layanan, kepastian, dan sosialisasi," tuturnya. "Kami sampaikan ini secara objektif semata-mata demi perbaikan, tidak mencari-cari kesalahan."

Ancam putus sekolah
Kritik senada diutarakan anggota Komisi X DPR, Rano Karno. Ia mengingatkan, adanya kendala dalam pelaksanaan PIP merupakan masalah krusial karena mengancam pelajar putus sekolah sehingga perlu segera dibenahi.