KPAI: Banyak anak dari keluarga miskin tak terlayani PJJ

KPAI mengapresiasi penggunaan dana desa untuk pendidikan di tengah pandemi Covid-19.

Seorang anak menyimak pembelajaran yang disiarkan melalui TVRI di Kelurahan Gladak Anyar, Pamekasan, Jawa Timur, Senin (13/4)/Foto Antara/ Saiful Bahri.

Hasil survei Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)  oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengukap bahwa banyak anak tidak terlayani karena keterbasan peralatan daring.

Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti mengatakan, diperlukan politik anggaran pemerintah pusat untuk mengarahkan penggunaan dana desa untuk pendidikan.
 
Misalnya, sambung dia, dengan membelikan lima komputer lengkap dengan fasilitas wifi untuk diletakkan di balai desa.

Sehingga, anak-anak desa yang tidak memiliki peralatan daring dan tidak bisa membeli kuota internet dapat mempergunakannya secara bergantian.

“Jadi sudah seharusnya sekolah dapat fleksibel dalam PJJ, sehingga pengumpulan tugas tidak dibatasi jamnya, tapi bisa mengumpulkan setelah dikerjakan karena anak-anak mengerjakannya harus mengantri dan bergantian dengan anak lainnya di desa tersebut,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Hal ini, jelas dia, sekaligus jalan keluar mengatasi disparitas pembelajaran daring yang memang bias kelas. "Anak-anak keluarga kaya dapat terlayani, sementara banyak anak-anak dari keluarga miskin tidak terlayani PJJ," katanya.