KPK butuh representasi kaum hawa di pucuk pimpinan

Pemimpin perempuan dianggap punya sejumlah keunggulan ketimbang pemimpin pria.

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih (kiri) bersama agen Saya Perempuan Anti Korupsi Ema Husain menjadi pembiacara dalam diskusi di Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Senin (29/7). /Antara Foto

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Ganarsih mengatakan tidak akan membeda-bedakan gender dalam menyeleksi para kandidat pimpinan KPK yang baru. Namun demikian, ia mengaku, menginginkan perempuan hadir di pucuk pimpinan KPK. 

"Kalau posisi secara personal, saya ingin sekali perempuan bisa terpilih. Kalau bisa, dua ya. Tetapi, kalau posisi saya sebagai ketua pansel, ya tentu itu tidak bisa langsung saya masukan. Tentu para calon pimpinan itu tidak terlepas dari berbagai tahapan kan, ya," ujar Yenti dalam diskusi di gedung Auditorium Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan, Senin (29/7).

Meskipun ingin KPK dipimpin perempuan, Yenti mengatakan, proses seleksi capim KPK jilid V akan menyesuaikan dengan tujuan lembaga antirasuah itu. Dia memastikan, pihaknya tak akan membedakan gender dalam tahapan seleksi tersebut.

"Fungsi KPK itu kan pemberantasan, pencegahan, koordinasi, supervisi, dan monitoring. Jadi, kita tidak membedakan apa yang ada di laki-laki maupun perempuan. Perempuan harus memahami itu. Kita pikirkan juga walaupun kita tidak akan berbicara kuota laki-laki ataupun perempuan," ucap dia.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta berpendapat, representasi perempuan perlu dihadirkan dalam komposisi pimpinan KPK yang baru. Menurut dia, keberadaan perempuan sebagai pemimpin penting di lembaga superbodi itu.