KPK perpanjang masa pencekalan Wali Kota Tasikmalaya
Masa pencekalan diperpanjang enam bulan, terhitung sejak 21 Oktober 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa pencekalan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Perpanjangan dilakukan guna memudahkan proses penanganan perkara kasus suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Tasikmalaya, tahun anggaran 2018.
"Karena kebutuhan Penyidikan, KPK mengirimkan surat ke Imigrasi untuk melakukan perpanjangan pelarangan ke luar negeri terhadap Budiman, Walikota Tasikmalaya," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).
Febri menerangkan, perpanjangan masa pencekalan itu dilakukan selama enam bulan ke depan, terhitung sejak 21 Oktober 2019.
Budi merupakan tersangka dalam kasus yang menjerat mantan pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo. Ia merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.
Nama Budi Budiman muncul dalam fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta. KPK menduga, Budi telah menyuap Yaya sebesar Rp400 juta guna pengurusan DAK untuk Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.