KPK-PUPR koordinasi BMN senilai Rp2.094 triliun
Kementerian PUPR memiliki total BMN mencapai 43.177 Nomor Urut Pendaftaran (NUP).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pengelolaan aset. Agenda berlangsung melalui telekonferensi pada 21-23 September 2020.
Kegiatan itu membahas kemajuan proses sertifikasi Barang Milik Negara (BMN), penertiban BMN bermasalah, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) di lingkungan Kementerian PUPR.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, menyampaikan komitmen KPK untuk memberikan dukungan penuh dalam upaya penertiban aset melalui program sertifikasi BMN.
“Paling tidak, khususnya terkait BMN yang dokumennya jelas dan lengkap. Bukan yang masih bermasalah atau bersengketa,” kata Pahala secara tertulis, Rabu (23/9).
Lembaga antisuap ingin mendengar sejauh mana kemajuan proses sertifikasi, seperti apakah ada hambatan atau tidak. Sebab kerap terjadi di tingkat kesepakatan baik, tetapi di tataran operasional-teknis terkendala.