KPK usulkan mobil dinas, ICW: Tidak etis

Kesederhanaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dinilai memudar di bawah komando Firli Bahuri. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan paling tidak ada dua momen yang dinilai menunjukkan "keserakahan" pimpinan lembaga antirasuah.

Pertama, tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji pimpinan KPK. Kedua, imbuh Kurnia, ketika mengusulkan anggaran membeli mobil dinas untuk tahun depan.

Terkait itu, semestinya ujung tombak komisi antikorupsi peka kalau ekonomi rakyat sedang karut-marut di tengah pandemi Covid-19. "Tidak etis jika malah meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas seharga miliaran tersebut," kata Kurnia kepada wartawan secara tertulis, Kamis (15/10).

Kendati demikian, Kurnia menyebut, ICW sudah tak kaget dengan praktik yang terkesan hedon dilakukan pimpinan lembaga antisuap. Pasalnya, Firli Bahuri juga pernah dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena menggunakan helikopter beberapa waktu lalu.

"Di luar dari itu, sampai saat ini tidak ada prestasi mencolok yang diperlihatkan oleh KPK, baik pimpinan maupun Dewas sendiri. Harusnya, penambahan fasilitas dapat diikuti dengan performa kerja yang maksimal," ujarnya.