Kurangi backlog dan tingkatkan hunian layak, pemerintah bentuk ekosistem pembiayaan perumahan
“Jika tidak ada kolaborasi dari kita semua, maka ekosistem pembiayaan perumahan yang kondusif akan sulit tercapai,” tutur Heri.
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR (DJPI), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF) melakukan kerja sama penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pembentukan Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan. Masing-masing instansi diwakili oleh Direktur Jenderal DJPI, Heri Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal DJKN, RIonald Silaban, dan Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo.
Pembentukan ekosistem pembiayaan perumahan ini adalah upaya untuk menciptakan ekosistem pembiayaan dalam pemenuhan hunian bagi masyarakat, yang di dalamnya termasuk juga pendanaan kreatif (creative financing).
Dirjen PI, Herry menyampaikan, agar seluruh stakeholder dalam ekosistem pembiayaan perumahan bisa mengembangkan berbagai inisiatif dan inovasi pembiayaan perumahan.
“Hal tersebut dapat dilakukan melalui perluasan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada hunian vertikal di wilayah perkotaan melalui skema Rental to Own (RTO) dan Staircasing Shared Ownership (SSO), meningkatkan ketersediaan landbank, pembangunan hunian yang terintegrasi dengan Transit Oriented Development (TOD), dan juga penerapan green financing dalam rangka merespon dampak perubahan iklim dan mendapatkan nilai tambah dengan adanya green economy,” ujar Heri dikutip dalam keterangan resminya, Kamis (26/1).
Ekosistem pembiayaan perumahan ini dimotori oleh Kementerian PUPR dengan DJPI sebagai pihak pertama dalam penandatanganan MoU, memiliki tugas yaitu mengidentifikasi isu sektor perumahan dan permukiman serta ketersediaan kebijakan dan regulasi sektor perumahan dan permukiman sesuai kewenangannya.