Manut presiden, KPK koordinasi dengan BKN-Kemenpan RB
Presiden Jokowi menyampaikan, asesmen tidak serta merta menjadi dasar memecat 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melanjutkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyangkut 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Hal itu menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Menindaklanjuti arahan presiden, kami akan melanjutkan koordinasi dengan Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara, dan lembaga terkait lainnya," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam keterangannya yang diterima pada Selasa (18/5).
Kemarin (Senin, 17/5), Presiden Jokowi meminta pimpinan KPK; Menpan RB, Tjahjo Kumolo; dan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana; untuk merancang tindak lanjut 75 pegawai lembaga antisuap yang dinyatakan tidak lulus TWK. Tindak lanjut dilakukan sesuai prinsip yang disampaikan sebelumnya.
Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengatakan, hasil TWK terhadap pegawai komisi antikorupsi hendaknya menjadi masukan untuk perbaikan KPK baik individu-individu maupun institusi. Dirinya pun menyampaikan, asesmen tidak serta merta menjadi dasar memberhentikan 75 pegawai yang tidak lolos.
Kalau terdapat kekurangan dalam TWK, menurut mantan Gubernur Jakarta itu, masih ada peluang memperbaikinya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Di samping itu, segera memperbaiki pada level individual maupun organisasi.