Masyarakat Papua tidak puas dengan kebijakan pemerintah
Pembangunan merata yang dijanjikan terjadi di Papua dinilai gagal karena tidak dirasakan oleh masyarakat.
Kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua pekan ini dinilai sebagai akumulasi dari sejumlah persoalan yang dialami masyarakat Papua. Selama ini, sekian persoalan di Bumi Cenderawasih tidak terselesaikan dengan baik.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Aser Gobai mengatakan, kekecewaan yang dialami masyarakat Papua berkaitan dengan persoalan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan. Pemerintah pusat, kata Aser, belum dapat menyelesaikannya lewat sejumlah kebijakan yang dibuat.
Misalnya, klaim pembangunan dilakukan secara merata demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Pada kenyataannya, kata Aser, masyarakat di lapangan tidak merasakan pembangunan yang diklaim merata itu.
Diakui Aser dana otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat memang besar. Tahun depan diproyeksikan lebih dari Rp8 triliun. Akan tetapi, kata Aser, kebijakan itu belum menunjukkan keberpihakan kepada Papua. Sebab, dana otsus banyak dinikmati oleh kelompok elite politik lokal.
"Masyarakat asli Papua merasa bahwa otsus tidak berhasil. Tidak ada keberpihakan yang menyentuh, bagaimana agar orang Papua menjadi tuan di atas negeri tanahnya sendiri, yakni sejahtera dari kekayaan sendiri. Itu yang tidak tercipta," kritik Aser.