Masyarakat Papua tidak puas dengan kebijakan pemerintah

Kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua pekan ini dinilai sebagai akumulasi dari sejumlah persoalan yang dialami masyarakat Papua. Selama ini, sekian persoalan di Bumi Cenderawasih tidak terselesaikan dengan baik. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Aser Gobai mengatakan, kekecewaan yang dialami masyarakat Papua berkaitan dengan persoalan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan. Pemerintah pusat, kata Aser, belum dapat menyelesaikannya lewat sejumlah kebijakan yang dibuat. 

Misalnya, klaim pembangunan dilakukan secara merata demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Pada kenyataannya, kata Aser, masyarakat di lapangan tidak merasakan pembangunan yang diklaim merata itu.

Diakui Aser dana otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat memang besar. Tahun depan diproyeksikan lebih dari Rp8 triliun. Akan tetapi, kata Aser, kebijakan itu belum menunjukkan keberpihakan kepada Papua. Sebab, dana otsus banyak dinikmati oleh kelompok elite politik lokal.

"Masyarakat asli Papua merasa bahwa otsus tidak berhasil. Tidak ada keberpihakan yang menyentuh, bagaimana agar orang Papua menjadi tuan di atas negeri tanahnya sendiri, yakni sejahtera dari kekayaan sendiri. Itu yang tidak tercipta," kritik Aser. 

Aser mencontohkan PT Freeport Indonesia yang menambang emas di Papua. Perusahaan asal AS itu dinilai Aser tidak menunjukkan itikad serius dalam kewajiban sosialnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Papua. Terakhir, kata Aser, soal penegakan hukum juga kerap menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Papua. 

Apabila kemudian ada tuntutan diadakan referendum di Papua, hal itu dinilai wajar. Sekretaris Dua Aliansi Mahasiswa Papua Albert Mungguar mengatakan, aksi massa di Papua sebenarnya bisa terselesaikan lewat penyelenggaraan referendum. 

Bagi Albert, referendum merupakan pilihan paling demokratiis saat ini. Ia mengklaim masyarakat Papua sudah tidak lagi puas dengan kebijakan pemerintah.

Albert menjelaskan, apa yang dilakukan pemerintah selama ini tidak menunjukkan keinginan untuk mensejahterakan warga Papua. Albert juga mengingatkan, apabila otsus berlaku di Papua, maka partai lokal diperbolehkan berada di Papua.