Mendagri ajak pakar dan akademisi evaluasi pilkada langsung
Hal ini sebagai tindak lanjut rencana perbaikan terkait sistem pilkada yang dinilai kerap melahirkan hal negatif.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun kerja sama dengan para pakar dan akademisi guna mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini sebagai tindak lanjut perbaikan terkait sistem pilkada yang dinilai kerap melahirkan hal negatif.
Mendagri Tito Karnivian menjelaskan, perlu ada perbaikan sistem yang dilatarbelakangi indeks demokrasi dan masalah cost politic (biaya) yang berdampak pada penyelewengan.
"Saya tidak pernah menyampaikan ke sistem pilkada langsung. Saya juga tidak pernah menyampaikan langsung kembali ke DPRD, yang saya sampaikan evaluasi terlebih dahulu," papar Tito di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11).
Jika sistem pilkada langsung dinilai positif oleh masyarakat, maka tidak ada alasan untuk dievaluasi. Namun demikian, ia memandang, masih ada beberapa konsekuensi negatif yang perlu mendapatkan perhatian lebih jauh ke depan.
Berangkat dari itu, Kemendagri hanya melakukan evaluasi guna menemukan langkah-langkah untuk menambal hal negatif tersebut. Tito mengusulkan pilkada langsung dengan sistem asimetris.