Mendagri ajak pakar dan akademisi evaluasi pilkada langsung

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun kerja sama dengan para pakar dan akademisi guna mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini sebagai tindak lanjut perbaikan terkait sistem pilkada yang dinilai kerap melahirkan hal negatif.  

Mendagri Tito Karnivian menjelaskan, perlu ada perbaikan sistem yang dilatarbelakangi indeks demokrasi dan masalah cost politic (biaya) yang berdampak pada penyelewengan.

"Saya tidak pernah menyampaikan ke sistem pilkada langsung. Saya juga tidak pernah menyampaikan langsung kembali ke DPRD, yang saya sampaikan evaluasi terlebih dahulu," papar Tito di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11).

Jika sistem pilkada langsung dinilai positif oleh masyarakat, maka tidak ada alasan untuk dievaluasi. Namun demikian, ia memandang, masih ada beberapa konsekuensi negatif yang perlu mendapatkan perhatian lebih jauh ke depan.

Berangkat dari itu, Kemendagri hanya melakukan evaluasi guna menemukan langkah-langkah untuk menambal hal negatif tersebut. Tito mengusulkan pilkada langsung dengan sistem asimetris.

Jika diterapkan, kemungkinan besar muncul dua sistem dalam pilkada serentak. Sistem pilkada langsung untuk wilayah yang memiliki indeks demokrasi tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang indeks demokrasinya rendah, kembali lewat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Seperti misalnya, anggaran memobilisasi pilkada langsung, mungkin bisa diganti dengan e-voting menggunakan perangkat elektronik. Jadi tidak perlu buat surat suara dan segala macam," kata Tito.

Konsep sistem asimetris bukan sebuah yang baru. Konsep ini pernah dibuat tesisnya oleh peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). "Saya sudah baca semua bukunya. Ada enam orang pakar dan editornya saya lihat doktor yang kredibel atau bagus," ungkap Tito.

Evaluasi selanjutnya adalah bagaimana menangkal potensi konflik sistem pilkada langsung, khususnya di wilayah yang indeks demokrasinya rendah. Hal ini sangat urgen untuk menemukan jalan ke luar.

Tito berharap, ke depan sistem pilkada bisa berjalan dengan kualitas tinggi dan demokratis. Sehingga dapat melahirkan pemimpin hebat.