Mendagri beberkan penyebab kepala daerah banyak terjaring OTT

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan penyebab utama maraknya kasus korupsi kepala daerah. Dia mengakui, masih adanya sistem yang membuka celah terjadinya tindakan korupsi tak terkecuali transparansi sistem administrasi pemerintahan, politik berbiaya tinggi, dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dengan imbalan.  

Menurutnya, sejumlah penerapan administrasi pemerintahan masih membuka peluang terjadinya tindakan korupsi, misalnya sistem yang masih mengandalkan pertemuan fisik, alur birokrasi berbelit-belit, dan terlalu panjangnya regulasi.

“Penerapan sistem administrasi pemerintahan seperti itu berpotensi memunculkan tindakan transaksional,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/1) malam.

Tito menyatakan, perlu adanya penerapan sistem administrasi pemerintahan dengan memanfaatkan layanan digitalisasi di berbagai bidang, mulai dari perencanaan, hingga eksekusi kebijakan.

“Banyak saya kira hal-hal tindak pidana korupsi by system karena sistemnya, oleh karena itu perbaikan sistem perlu kita lakukan,” ujar Tito.