Menteri Nadiem tegaskan tak ada konflik kepentingan soal SPP GoPay

Layanan SPP GoPay tak ada hubungannya dengan kebijakan Kemendikbud.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyampaikan paparan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Foto Antara/Dhemas Reviyanto

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menegaskan tidak ada konflik kepentingan ihwal layanan pembayaran SPP Sekolah dalam aplikasi Gojek.

Menurut dia, layanan pembayaran SPP Sekolah itu hanya penambahan fitur yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki layanan dompet digital. Layanan ini, kata dia, telah direncanakan dari jauh-jauh hari saat ia masih menjabat sebagai CEO di sana.

"Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Itu adalah hal yang terjadi di pasar kompetisi sengit di antara dompet digital, di mana semua bisa menerima apapun," kata Nadiem saat rapat kerja (Raker) bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).

Dijelaskan dia, ke depan memang fakta ini akan dihadapi. Perusahaan-perusahaan yang memiliki layanan dompet digital pastinya akan selalu berinovasi ke berbagai sektor, misalnya seperti restoran, sekolah swasta, warung pinggir jalan, dan lain-lain.

Nadiem pun meyakini tidak hanya lewat GoPay kedepan orang bisa membayar SPP. Bisa saja melalui aplikasi OVO, LinkAja, serta Dana. Semua layan dompet digital pasti akan berekspansi.