Kemendikbud harus melakukan kontrol atas seleksi POP.
DPR mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar membuka kriteria seleksi Program Organisasi Penggerak (POP) ke publik.
Pasalnya, hasil seleksi POP menuai kontroversi publik menyusul lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar, seperti Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation.
"Juga banyak entitas baru di dunia pendidikan lolos seleksi program, padahal tidak jelas rekam jejaknya," kata Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda via keterangan tertulis, Rabu (22/7).
Desakan ini muncul setelah Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah menyatakan mundur dari program POP Kemendikbud tersebut.
"Bayangkan saja lembaga pendidikan NU dan Muhammadiyah itu mempunyai jaringan sekolah yang jelas, tenaga pendidik yang banyak, hingga jutaan peserta didik," ujarnya.