NU soal Natuna: Siapa mati demi tanah airnya, ia syahid

Pemerintah diminta tidak menegosiasikan perihal kedaulatan dengan kepentingan ekonomi.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj (kiri) menyambut Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto (kanan) di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (16/8/2019)./Antara Foto

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj menegaskan pemerintah tidak boleh lembek dalam menangani isu Natuna. 

"Dalam pandangan NU sebagaimana dinyatakan oleh pendiri NU Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari, hukum membela keutuhan tanah air adalah fardhu ‘ain (wajib bagi setiap orang Islam). Dan barang siapa mati demi tanah airnya, maka ia mati syahid," kata Kiai Said berdasarkan keterangan resminya, Senin (6/1).

NU, sambung Kiai Said, secara tegas meminta pemerintah tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi.

"Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun," terangnya.

Pihaknya juga mendorong pemerintah untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik karena kedudukan laut dinilai sangat strategis sebagai basis pertahanan.