Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bantah tak bisa jawab penggagas TWK

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, memberikan keterangan kepada Komnas HAM tentang tes wawasan kebangsaan pada Kamis (17/6).

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta, pada Kamis (17/6/2021). Alinea.id/Akbar Ridwan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, membantah pernyataan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), M. Choirul Anam, yang menyebut dirinya tak bisa menjawab pertanyaan tentang penggagas tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia diketahui memberikan keterangan pada Kamis (17/6).

"Perlu saya klarifikasi, bahwa tidak benar pernyataan Kominsioner Komnas HAM, Chairul Anam, yang menyatakan saya tidak tahu siapa yang menggagas ide TWK," katanya secara tertulis, Jumat (18/6).

Ghufron menjelaskan, pemenuhan syarat dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 terkait alih status pegawai sudah dibahas KPK bersama lembaga lainnya pada 9 Oktober 2020. Syarat yang dimaksud, yakni setia terhadap Pancasila, NKRI, UUD NRI 1945, dan pemerintah yang sah.

Saat itu, menurut Ghufron, dipertanyakan apa cukup pemenuhan syarat hanya memakai pakta integritas saja. Dari diskusi yang berkembang, disepakati peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) mengacu peraturan berlaku, yaitu ada tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang.

Dia menambahkan, terdapat tiga aspek dalam tes komperensi dasar yang meliputi tes intelegensi umum (TIU), tes karakteristik pribadi (TKP), dan TWK. Tes kompetensi bidang adalah tes untuk menunjukkan kompetensi bidang pekerjaannya.