Komnas HAM temukan sejumlah masalah di Lapas Tangerang
"Dari segi bangunan tidak layak, tidak manusiawi dari segi keamanan juga. Harus didaur ulang bangunan itu," jelasnya.
Putusan MA dinilai akhiri polemik TWK KPK
Polemik panjang TWK pada pegawai KPK telah berakhir dengan jelas, sah dan konstitusional.
KPI bebastugaskan terduga pelaku pelecehan seksual pegawai
"Mendukung penuh seluruh proses hukum dan akan terbuka atas informasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan kasus ini," ucapnya.
Kasus pelecehan seksual di KPI, Komnas HAM duga terjadi pembiaran
Komnas HAM menggandeng LPSK dalam menginvestigasi kasus ini guna memberikan perlindungan kepada korban.
Komnas HAM: TWK isu berbahaya jika dibiarkan begitu saja
TWK merupakan isu berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Maka, perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh.
Tersangka kasus unlawful killing Laskar FPI dilimpahkan ke JPU
Pelimpahan dua tersangka kasus penembakan Laskar FPI di KM 50 dilakukan pukul 11.00 WIB.
Banyak aparatur negara tak siap jalankan instrumen HAM saat bertugas
Pangkalnya, Komnas HAM nyaris setiap hari menerima aduan dari masyarakat atas tindakan aparatur negara.
Komnas HAM sebut PHK pegawai KPK nyata terjadi
Komnas HAM menilai, dasar hukum pelaksanaan asesmen TWK KPK tidak jelas, terindikasi melanggar aturan.
Buntut PHK massal di Indosat, Komnas HAM surati Kemnaker
PHK tanpa perundingan dengan SP Indosat dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.
TWK pegawai KPK, Komnas HAM minta keterangan ahli HTN
Pemanggilan bertujuan memperkuat pemahaman tentang tata kelola negara hukum, terutama dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK.
Komnas HAM mulai susun analisis TWK KPK
Dalam proses tersebut pihaknya tak menutup kemungkinan akan meminta keterangan tambahan dari para ahli.
TWK KPK, Komnas HAM minta pendapat ahli hukum administrasi negara
Langkah ahli ini untuk memperoleh pendapat tentang beberapa hal, seperti karakter dasar alih status dan prinsip dasar administrasi negara.
Komnas HAM mulai gali keterangan ahli soal TWK KPK
Tim Komnas HAM menyelisik gambaran soal prinsip dasar asesmen, metode, kode etik dan metode dasar kerja wawancara, dan informed consent.
Komnas HAM jadwal ulang permintaan keterangan ahli mengenai TWK KPK
Komnas HAM masih mempelajari detail aturan PPKM darurat yang baru dikeluarkan presiden sebagai dasar penjadwalan kegiatan internal.
TWK KPK, Komnas HAM akan minta keterangan ahli pekan ini
Setidaknya ada ahli bidang hukum, psikologi, dan nilai-nilai kebangsaan yang akan dipanggil Komnas HAM dalam mengusut TWK pegawai KPK.
KPK tak bakal kejar data TWK ke pihak TNI AD dan BNPT
Komisi Pemberantasan Korupsi merasa tepat koordinasi sama BKN sesuai Sesuai Perkom 1 tahun 2021.
Dipanggil Komnas HAM hari ini, BIN dan BAIS belum konfirmasi hadir
Komnas HAM ingin mengonfirmasi keterangan KPK dan Badan Kepegawaian Negara.
Soal TWK KPK, Komnas HAM akan gali keterangan ahli
Komnas HAM sudah mengirim surat kepada beberapa lembaga dan mengagendakan permintaan keterangan ahli pekan depan.
Surati BIN, BNPT, dan BAIS TNI, Komnas HAM: Ini ditunggu publik luas
Choirul Anam berharap semua pihak penuhi panggilan Komnas HAM agar persoalan TWK KPK semakin terang.
Kepala BKN: Diklat 24 pegawai KPK di bawah Kemenhan
Diklat terhadap 24 pegawai KPK ini dibahas banyak instansi, bukan hanya BKN.
Kepala BKN jelaskan proses awal hingga pelaksanaan TWK ke Komnas HAM
Bima mengaku, menyampaikan keterangan dari masuknya TWK dalam Peraturan KPK atau Perkom Nomor 1 Tahun 2021 sampai pelaksanaan TWK.
Kepala BKN juga dimintai klarifikasi perbedaan keterangan dengan KPK
Menurut Taufan, dalam permintaan keterangan pada Rabu (9/6), BKN belum bisa memberikan klarifikasi soal metode TWK.
Penuhi panggilan Komnas HAM soal TWK, Kepala BKN bungkam
Bima memilih bungkam sekalipun ditanya apakah ada dokumen yang dibawanya atau tidak.
Dipanggil Komnas HAM besok, Kepala BKN konfirmasi hadir
Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI telah melayangkan surat pemanggilan kepada Kepala dan Wakil Kepala BKN RI.
Komnas HAM dalami temuan TWK pegawai KPK
Pendalaman internal tekait TWK KPK untuk melihat kesesuaian fakta.
