Komnas HAM persoalkan pelibatan TNI atasi terorisme
Surat tersebut berisi sikap Komnas HAM terhadap rancangan peraturan presiden (Perpres) Pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme.
Komnas HAM minta pelaksanaan Pilkada 2020 tidak dipaksakan
Penyelenggaraan pilkada pada 9 Desember 2020 dinilai berisiko terpapar Covid-19.
Komnas HAM kembali terima pengembalian berkas kasus Paniai
Argumentasi pengembalian berkas penyelidikan yang kedua ini mirip dengan alasanpengembalian berkas yang pertama, 19 Maret 2020 lalu.
Perpres tugas TNI atasi terorisme dinilai berlebihan
Komnas Ham menilai, Perpres itu berpotensi mengembalikan lagi dwifungsi TNI yang tidak sesuai amanat reformasi.
Kontroversi Perpres pelibatan TNI tangani terorisme
Perpres pelibatan TNI tangani terorisme melabrak sejumlah UU.
Ananda Badudu: Perlindungan hukum LSM lebih terasa ketimbang Komnas HAM
Ananda Badudu kritik kinerja Komnas HAM dan LPSK
MPR tuding survei Komnas HAM tendensius ke umat Islam
Survei Covid-19 Komnas HAM dinilai beraroma Islamophobia
Komnas HAM minta Jokowi segera keluarkan Perppu penundaan Pilkada Serentak 2020
Perppu untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin terlaksananya tahapan pemilu lanjutan.
Kejagung kembalikan lagi berkas pelanggaran HAM berat Paniai
Tidak ada satu pun petunjuk dari penyidik yang dipenuhi Komnas HAM.
Data bansos buruk, pemerintah berpotensi langgar UUD 1945
Buruknya pengelolaan data menjadi pangkal mandeknya distribusi bansos.
Berikan hukuman berat bagi napi asimilasi yang kembali berulah
Kementerian Hukum dan HAM diminta mencabut hak asimilasi dan integrasi kepada napi yang berulah.
Supaya PSBB tak langgar HAM
KomnasHAM mengeluarkan sepuluh rekomendasi terkait pemberlakuan PSBB.
Pembahasan RUU Cipta Kerja buyarkan penanganan pandemi Covid-19
Pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 dinilai tidak tepat.
Pembahasan RUU Cipta Kerja buyarkan penanganan pandemi Covid-19
Pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 dinilai tidak tepat.
Komnas HAM minta pengesahan RKUHP ditunda
Pembahasan dan pengesahan RKUHP dinilai tidak tepat disaat pandemi Covid-19.
Terdampak Covid-19, buruh padat karya perlu diberikan bantuan langsung
Pemerintah harus berikan perlindungan terhadap buruh padat karya.
Pemerintah harus jamin kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi saat PSBB
Pemenuhan kebutuhan pokok akan mendukung efektivitas penerapan PSBB.
Kebijakan pemerintah menangani Covid-19 membingungkan
Konsolidasi pemerintah dalam penanganan Covid-19 belum maksimal dan tidak efektif.
Mahfud MD belum komunikasi dengan Kejagung soal berkas kasus Paniai
"Resminya saya belum berbicara dengan Kejaksaan Agung karena situasinya belum memungkinkan."
Kejagung kembalikan berkas berkara Paniai ke Komnas HAM
Komnas HAM memiliki waktu 30 hari untuk melengkapi kekurangan materiil dan formil
Polisi kembali diadukan ke Komnas HAM
Laporan terkait lanjutan kasus pelanggaran HAM terhadap peserta aksi pada September 2019.
Mahfud MD instruksikan Jaksa Agung tindaklanjuti berkas Paniai
Berkas kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, masih dipelajari pihak Kejaksaan Agung.
Kejagung: Berkas kasus Paniai belum lengkap
Penyelidik Kejaksaan Agung menyatakan berkas masih belum lengkap unsur formil dan materiil.
Mahfud serahkan dugaan obstruction of justice pelanggaran HAM Paniai ke Kejagung
Hal ini lantaran berkas penyelidikan Komnas HAM sudah diserahkan ke Kejagung.
Mahfud MD: Jika ada pelanggaran HAM berat di Paniai, pasti akan ditindaklanjuti
Komnas HAM belum mengirim rilis putusan mengenai penetapan peristiwa Paniai 7 Desember-8 Desember 2014.
