Komnas HAM minta pelaksanaan tahapan pilkada ditunda
Penundaan tahapan pilkada memiliki landasan yuridis yang kuat.
Oligarki pascareformasi dinilai jauh lebih parah dibandingkan era orde baru
Komnas HAM menemukan kekuatan oligarki biasanya melibatkan aparat penegak hukum.
Komnas HAM: Munir mengadvokasi isu penting hubungan sipil-militer
Upaya melindungi para pembela HAM tidak sejalan dengan perlindungan yang diberikan negara.
Unit PPA Polri: Urgen dibutuhkan, acap dinomorduakan
Selama pandemi Covid-19, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat.
Komisi III DPR anggap Komnas HAM sebagai LSM
Desmond menilai, Komnas HAM yang mengomentari segala hal menurunkan statusnya sebagai lembaga negara.
Komnas HAM: Kasus penodaan agama Ahok masih dikenang
Situasi ini terjadi karena Indonesia belum mampu merumuskan regulasi yang bisa mengatasi masalah penodaan agama.
Dugaan pelanggaran HAM saat demo Omnibus Law dilaporkan ke Komnas HAM
Tim menilai ada pelanggaran yang dilakukan sebelum aksi, saat aksi, hingga setelah aksi.
Komnas HAM minta pembahasan RUU Cipta Kerja disetop
Sikap tersebut dilatarbelakangi 10 pertimbangan.
Komnas HAM kritik inkonsistensi pemerintah tangani Covid-19
Ketakdisiplinan masyarakat atas protokol kesehatan dituding sebagai penyebab tingginya kasus Covid-19.
Komnas HAM: Hentikan pembongkaran makam tokoh Sunda Wiwitan
Pemerintah harus melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya terkait kebebasan beribadah, berkeyakinan, dan berekspresi.
Komnas HAM persoalkan pelibatan TNI atasi terorisme
Surat tersebut berisi sikap Komnas HAM terhadap rancangan peraturan presiden (Perpres) Pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme.
Komnas HAM minta pelaksanaan Pilkada 2020 tidak dipaksakan
Penyelenggaraan pilkada pada 9 Desember 2020 dinilai berisiko terpapar Covid-19.
Komnas HAM kembali terima pengembalian berkas kasus Paniai
Argumentasi pengembalian berkas penyelidikan yang kedua ini mirip dengan alasanpengembalian berkas yang pertama, 19 Maret 2020 lalu.
Perpres tugas TNI atasi terorisme dinilai berlebihan
Komnas Ham menilai, Perpres itu berpotensi mengembalikan lagi dwifungsi TNI yang tidak sesuai amanat reformasi.
Kontroversi Perpres pelibatan TNI tangani terorisme
Perpres pelibatan TNI tangani terorisme melabrak sejumlah UU.
Ananda Badudu: Perlindungan hukum LSM lebih terasa ketimbang Komnas HAM
Ananda Badudu kritik kinerja Komnas HAM dan LPSK
MPR tuding survei Komnas HAM tendensius ke umat Islam
Survei Covid-19 Komnas HAM dinilai beraroma Islamophobia
Komnas HAM minta Jokowi segera keluarkan Perppu penundaan Pilkada Serentak 2020
Perppu untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin terlaksananya tahapan pemilu lanjutan.
Kejagung kembalikan lagi berkas pelanggaran HAM berat Paniai
Tidak ada satu pun petunjuk dari penyidik yang dipenuhi Komnas HAM.
Data bansos buruk, pemerintah berpotensi langgar UUD 1945
Buruknya pengelolaan data menjadi pangkal mandeknya distribusi bansos.
Berikan hukuman berat bagi napi asimilasi yang kembali berulah
Kementerian Hukum dan HAM diminta mencabut hak asimilasi dan integrasi kepada napi yang berulah.
Supaya PSBB tak langgar HAM
KomnasHAM mengeluarkan sepuluh rekomendasi terkait pemberlakuan PSBB.
Pembahasan RUU Cipta Kerja buyarkan penanganan pandemi Covid-19
Pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 dinilai tidak tepat.
Pembahasan RUU Cipta Kerja buyarkan penanganan pandemi Covid-19
Pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 dinilai tidak tepat.
Komnas HAM minta pengesahan RKUHP ditunda
Pembahasan dan pengesahan RKUHP dinilai tidak tepat disaat pandemi Covid-19.
