PAN minta pemerintah perjelas PPKM darurat

"Perlu definisi yang jelas sebab kalau sama dengan PPKM sebelumnya, ya, hasilnya pun akan sama juga."

Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Daulay. Dokumentasi DPR

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah memperjelas definisi pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Kebijakan baru ini harus benar-benar dipastikan dapat menurunkan penyebaran virus covid-19 di Indonesia.

"Apa itu PPKM darurat? Perlu definisi yang jelas sebab kalau sama dengan PPKM sebelumnya, ya, hasilnya pun akan sama juga. PPKM sebelumnya, kan, telah dinilai tidak berhasil," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (1/7).

"Karena tidak berhasil, itu lalu dibuat lagi kebijakan baru. Kalau baru, ya, harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," sambung dia.

Saleh mengaku, tidak tahu mengapa pemerintah tidak mau mencoba mengambil opsi karantina wilayah (lockdown). Jika tidak bisa karantina wilayah total, setidaknya dilaksanakan setiap akhir pekan dan dikombinasikan dengan PPKM darurat.

"Artinya, pada hari-hari kerja diterapkan PPKM darurat, sementara lockdown akhir pekan diterapkan di akhir minggu. Kelihatannya, kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran virus Covid-19," katanya.