Pernyataan Jokowi agar Panglima TNI tegas ke KKB berpotensi disalahtafsirkan
Arahan Jokowi tersebut dikhawatirkan justru menjadi pintu masuk untuk melegalkan kekerasan militer di Papua.
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersikap tegas terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, berpotensi ditafsirkan salah. Arahan Jokowi tersebut dikhawatirkan justru menjadi pintu masuk untuk melegalkan kekerasan militer di Papua.
"Mungkin ada maksud lain tetapi karena itu disampaikan oleh presiden sebagai Panglima Tertinggi kepada Panglima TNI yang baru, itu bisa ditafsirkan macam-macam," ujar Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Republik Indonesia (Forkamri) Albert Hama kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/12).
"Sikap tegas itu ukurannya apa? Angkat senjata? Pengerahan kekuatan militer? Atau apa? Ini tidak jelas dan arahan ini sangat berpotensi untuk ditafsirkan macam-macam oleh intitusi TNI dan juga masyarakat tentunya," imbuh dia.
Menurut Albert Hana, pendekatan humanis merespons eskalasi konflik yang meningkat di Papua akhir-akhir ini, harus dikedepankan dengan semangat dialog persaudaraan. Situasi Papua yang sudah lama konflik memang harus ditangani secara hati-hati dan sedapat mungkin tidak mengguinakan cara-cara kekerasan.
"Ketegasan ala militer bisa berbeda maknanya dengan ketegasan orang sipil. Ini harus dicermati juga. Jangan sampai ada arahan presiden seperti ini lalu melegalkan kekerasan militer. Ini yang kami antisipasi dan ingatkan agar jangan sampai salah ambil kebijakan," ucap Albert.