Pernyataan Jokowi agar Panglima TNI tegas ke KKB berpotensi disalahtafsirkan

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersikap tegas terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, berpotensi ditafsirkan salah. Arahan Jokowi tersebut dikhawatirkan justru menjadi pintu masuk untuk melegalkan kekerasan militer di Papua.

"Mungkin ada maksud lain tetapi karena itu disampaikan oleh presiden sebagai Panglima Tertinggi kepada Panglima TNI yang baru, itu bisa ditafsirkan macam-macam," ujar Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Republik Indonesia (Forkamri) Albert Hama kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/12).

"Sikap tegas itu ukurannya apa? Angkat senjata? Pengerahan kekuatan militer? Atau apa? Ini tidak jelas dan arahan ini sangat berpotensi untuk ditafsirkan macam-macam oleh intitusi TNI dan juga masyarakat tentunya," imbuh dia.

Menurut Albert Hana, pendekatan humanis merespons eskalasi konflik yang meningkat di Papua akhir-akhir ini, harus dikedepankan dengan semangat dialog persaudaraan. Situasi Papua yang sudah lama konflik memang harus ditangani secara hati-hati dan sedapat mungkin tidak mengguinakan cara-cara kekerasan.

"Ketegasan ala militer bisa berbeda maknanya dengan ketegasan orang sipil. Ini harus dicermati juga. Jangan sampai ada arahan presiden seperti ini lalu melegalkan kekerasan militer. Ini yang kami antisipasi dan ingatkan agar jangan sampai salah ambil kebijakan," ucap Albert.

Oleh karena itu, Albert menghimbau Panglima TNI Laksamana Yudo Margono agar tetap konsisten mengedepankan pendekatan humanis di Papua.

"Intinya jangan membawa pesan kekerasan oleh militer, termasuk penambahan pasukan. TNI menurut saya tidak perlu terpancing juga dengan aksi KKB belakangan ini yang makin beringas. Selalu ada ruang negosiasi yang bisa dilakukan supaya tidak ada jatuh korban, sebab hidup manusia itu di atas segala-galanya yang harus kita bela, di atas kepentingan politik apa pun," tukasnya.

Kendati demikian, Albert juga mengingatkan KKB di Papua agar tidak melakukan aksi brutal yang mengorbankan warga sipil. Hal ini bukan saja memicu konflik sosial yang lebih besar tetapi juga memancing kekerasan lain yang tidak diinginkan.

"Karena kalau kita lihat memang yang jadi korban ini warga sipil. Kita ingatkan juga KKB di Papua agar tidak brutal dalam melakukan aksinya. Yang dibunuh itu adalah saudara sebangsa setanah air juga, masyarakat sipil yang tidak bersalah. Intinya kekerasan itu tidak menjadi pendekatan dalam perjuangan apa pun termasuk perjuangan politik KKB di Papua," tegas Albert.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengedepankan operasi penegakan hukum untuk meredam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, selain operasi teritorial yang saat ini dijalankan.

Hal ini disampaikan Yudo mengonfirmasikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pelantikan Yudo sebagai Panglima TNI pada Senin (19/12) kemarin. Jokowi meminta Panglima TNI bersikap tegas namun tetap humanis terhadap KKB.

"Seperti kemarin penekanan Bapak Presiden (Jokowi), harus tegas namun tetap humanis. Jadi dengan operasi yang sekarang dijalankan, operasi teritorial dan tentunya kita lebih ke penegakan hukum," kata Yudo usai menggelar prosesi serah terima jabatan (sertijab) Panglima TNI dari Jenderal Andika Perkasa di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, hari ini, Selasa (20/12).

Dalam penegakan hukum, TNI akan menangkap KKB ataupun kelompok sipil yang mengganggu keamanan masyarakat di Papua. Selanjutnya akan diserahkan ke Polri.

"Sehingga nanti untuk yang buat onar di sana, istilahnya melanggar hukum, yang mengganggu masyarakat, kami tangkap dan  serahkan ke Polri. Karena memang di sana operasinya operasi penegakan hukum," ujarnya.