Pelibatan TNI-Polri, Koalisi Masyarakat Sipil: Salah kaprah kebijakan penanganan pandemi
Penanganan semestinya melibatkan penuh tenaga dan ahli kesehatan, justru malah menggunakan pendekatan keamanan dan pertahanan.
Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia turut menstimulasi terjadinya praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia menilai, kebijakan perlindungan warga dari bahaya paparan virus masih belum mencapai standar minimum hak atas kesehatan, sebagaimana diatur dalam regulasi internasional Hak Asasi Manusia (HAM).
Perwakilan koalisi sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana mengatakan, terdapat salah kaprah dalam kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Penanganan yang semestinya melibatkan secara penuh tenaga dan ahli kesehatan, justru malah menggunakan pendekatan keamanan dan pertahanan.
"Di mana aparat kepolisian dan personel TNI yang notabenenya tidak memiliki kompetensi di bidang kesehatan justru dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19," ujar Arif dalam keterangan tertulis, Jumat (11/12).
Diperparah dengan praktik korupsi dana bantuan sosial (bansos) selama pandemi Covid-19 di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Imbasnya, hak atas jaminan sosial warga terabaikan dan dicerabut.
Selain merugikan keuangan negara, korupsi dana bansos Covid-19 juga merugikan hak masyarakat atas jaminan sosial-ekonomi.