Pemerintah diminta buat mitigasi distribusi vaksin Covid-19

Mufida meminta, proses distribusi vaksin harus melibatkan kesiapan pemda.

Ilustrasi. Foto Pixabay.

Pemerintah diminta membuat mitigasi dalam proses penyaluran vaksin Covid-19 akan dampak bencana alam. Permintaan ini dilayangkan, mengingat proses pendistribusian vaksin Covid-19 diprediksi masih akan berlansung hingga awal tahun 2022.

"Mitigasi penyaluran vaksin ini harus memperhitungkan semua kemungkinan, termasuk bencana alam. Sebab proses distribusi vaksin akan terus berlangsung hingga semester pertama 2022," ujar anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati dalam keterangannya, Senin (18/1).

Mufida menekankan, distribusi obat dan vakain tetap harus menggunakan standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Dia meminta, proses distribusi vaksin harus melibatkan kesiapan pemerintah daerah (pemda).

Kendati demikian, dia menilai, pemerintah harus memastikan kesiapan semua daerah untuk dapat menyimpan vaksin sesuai standar yang memadai, baik yang ada di wilayah terpencil atau minim infrastruktur.

"Selain itu, cara penyimpanan setiap vaksin berbeda-beda sehingga sangat memengaruhi model dan cara distribusi. Pemda harus disiapkan oleh pusat," papar dia.