Pemprov dan DPRD DKI kompak tangkis tudingan menteri-menteri Jokowi

Pemprov DKI membantah kekurangan dana untuk membantu warga terdampak  pandemi Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Foto Antara/Deka Wira S

Pemprov dan DPRD DKI Jakarta kompak membantah tudingan sejumlah menteri Jokowi soal bansos penanganan Covid-19 di Ibu Kota. Pemprov DKI menyatakan telah menyiapkan dana yang cukup untuk membantu warga terdampak  pandemi Covid-19.

"Terkait kesediaan anggaran pelaksanaan bansos, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id di Jakarta, Kamis (7/5).

Dana tersebut tak cuma dialokasikan untuk jaring pengaman sosial dan bansos, namun juga untuk penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi akibat wabah corona. Penggunaannya dapat dilakukan kapanpun, dan jumlahnya masih dapat ditingkatkan.

Anies mengatakan, dana untuk bansos tahap pertama telah disalurkan kepada 1,1 juta keluarga terdampak corona pada 9-25 April. Bansos tahap kedua akan didistribusikan sepekan menjelang lebaran. Rencananya, jumlah penerima juga akan bertambah menjadi dua juta keluarga. Namun saat ini, Pemprov DKI masih melakukan pendataan.

"Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT/RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta," katanya.